ALYA MARSCA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

Salah satu prasarana yang pasti dibutuhkan bagi setiap pengendara adalah jasa parkir, tetapi yang terjadi di Kota Banda Aceh saat ini yaitu dengan masih adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi di dalam karcis parkir. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut tidak boleh diberikan kepada konsumen. Adanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut, karena adanya asas kebebasan berkontrak dan kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang lebih kuat. Dasar hukum dari kebebasan berkontrak ini adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atau perjanjian baku pada karcis parkir dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat, dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan perlindungan kepada konsumen parkir di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik. Dari beberapa konsumen parkir masih merasa dirugikan, dari segi pelayanan ataupun dalam bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pengelola parkir. Yang mempengaruhi pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi ini, karena telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013, dan agar adanya ketegasan bahwa ada jenis yang tidak dapat dituntut apabila terjadi kerugian pada konsumen parkir. Disarankan kepada pengelola parkir atau juru parkir untuk dapat memberikan tanggung jawab kepada konsumen parkir, agar terpenuhinya hak-hak dari pada konsumen parkir. Dan sebaiknya aturan yang ditetapkan pada Perwal Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 13 ayat (1) untuk dapat di revisi, karena aturan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut dikatakan batal demi hukum. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 104043 2022-09-12 20:44:57 2022-09-14 10:47:20 machine generated