MUTIA AFRIDA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022

Skripsi

ABSTRAK Berdasarkan amanatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Akan tetapi,keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangikemiskinan di Porvinsi Aceh. Hal ini dibuktikan melaluipublikasi Badan Pusat Statistik bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Provinsi Aceh tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengatahui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceholeh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam pendekatancollaborative governancebeserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teoricollaborative governanceAnsell dan Gash yaitustarting condition, institutional design, fasilitativeleadership, collaboration process, dan outcomes.Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsipcollaborative governancedalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Aceh belum dilaksanakan dengan baik, hal iniditandai dengan ketidakseimbangan wewenang dalam proses kolaborasi karena masih didominasi pihak pemerintah, serta belum adanya kebijakan inovatif dari Gubernur Aceh selaku pemimpin untuk memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan kolaborasi secara menyeluruh. Melalui seluruh proses kolaborasi,outcomesyang dihasilkan yaitupelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta partisipasi multi pihak dalam suatu program penanggulangan kemiskinan.Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta rendahnya sinergitas antar pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan adanya langkah aktif dari Gubernur Aceh selaku pemimpin untuk membuat kebijakan inovatif terkait keterlibatan pihak eksternal pemerintah sejak awal hingga akhir proses kolaborasi, selain itu perlu adanya kebijakan terkait pengendalian penuh terhadap kinerja antar instansi pemerintah. Pemerintah Aceh juga diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan program REGSOSEK serta membuat tim khusus untuk pemutakhiran data masyarakat miskin di Provinsi Aceh. Kata Kunci :Penanggulangan Kemiskinan, collaborative governance, TKP2K, Provinsi Aceh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 103967 2022-09-12 04:16:07 2022-09-13 16:17:18 machine generated