Electronic Theses and Dissertation

Pemberian izin PLTU 3 dan 4 di Kabupaten Nagan Raya menimbulkan pro maupun kontra di tengah masyarakat Nagan Raya, terutama bagi masyarakat desa Suak Puntong kecamatan Kuala Pesisir. Nagan Raya sendiri sebelumnya telah memiliki dua PLTU yakni PLTU 1 & 2. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, pendirian PLTU 1 & 2 tersebut telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Walau demikian Pemerintah Aceh serta Pemerintah Nagan Raya memberikan izin pendirian PLTU baru yaitu PLTU 3 dan 4. Pemberian izin baru tersebut mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, yang kemudian termanifestasikan melalui aksi protes. Sehingga kehadiran organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memobilisasikan masyarakat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana gerakan yang dibangun oleh OMS Nagan Raya, kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat OMS Nagan Raya dalam merespon pendirian PLTU 3 & 4. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Smelser, konsep masyarakat sipil dan konsep eksistensi. Jenis penelitian ini kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua OMS yang merespon pendirian PLTU 3 & 4, yakni APEL Nagan Raya dan YARA Nagan Raya. Gerakan yang di bangun dua OMS tersebut memiliki pola gerakan yang berbeda. Cepatnya respon yang di bangun 2 OMS tersebut dikarenakan adanya Kepentingan OMS tersebut untuk bergerak dan adanya dukungan dari organisasi lain. Sedangkan lambatnya gerakan yang dibangun dikarenakan tidak adanya sumber daya, campur tangan keluarga Bupati Nagan Raya, dan tidak melibatkan masyarakat yang bersengketa. Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti merekomendasikan agar menjadi acuan atau pertimbangan OMS untuk pergerakan ke depan dalam mengadvokasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Kata Kunci: PLTU, Organisasi Masyarakat Sipil, Gerakan Sosial.

The granting of PLTU 3 and 4 permits in Nagan Raya Regency has created pros and cons among the Nagan Raya community, especially for the people of Suak Puntong village, Kuala Pesisir sub-district. Nagan Raya itself previously had two PLTUs, namely PLTU 1 & 2. Based on research that has been done, the establishment of PLTU 1 & 2 has had a negative impact on the community. However, the Government of Aceh and the Government of Nagan Raya granted permits for the establishment of new PLTUs, namely PLTU 3 and 4. The granting of these new permits was rejected by some people, which was later manifested through protests. So that the presence of civil society organizations is needed to mobilize the community so that there are no unwanted things between the company and the community. The purpose of this study is to see how the movement built by OMS Nagan Raya, then the supporting and inhibiting factors of OMS Nagan Raya in responding to the establishment of PLTU 3 & 4. This study uses Smelser's social movement theory, the concept of civil society and the concept of existence. This type of research is qualitative. Data collection techniques through interviews, observation and literature study. The results of this study indicate that there are two CSOs that responded to the establishment of PLTU 3 & 4, namely APEL Nagan Raya and YARA Nagan Raya. The movements built by the two CSOs have different movement patterns. The fast response that was built by the 2 CSOs was due to the CSO's interest in moving and the support from other organizations. Meanwhile, the slow progress of the movement was due to the lack of resources, the intervention of the family of the Nagan Raya Regent, and the absence of community involvement in the dispute. Based on the results of this study, the researcher recommends that it becomes a reference or consideration for CSOs for future movements in advocating for problems that occur in the community. Keywords: PLTU, Civil Society Organizations, Social Movement.