Rizky Aulia Fitri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2022

Theses

Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan angkutan dengan penumpang, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perusahaan angkutan darat mengalami keterlambatan dan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan angkutan darat terhadap kerugian penumpang yang disebabkan karena keterlambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni dengan mengkaji keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penerapan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta serta data guna menjadi sumber dalam kebutuhan identifikasi masalah yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu yang lebih menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang dimunculkan data dan fakta dalam hal ini melakukan pendekatan kepada penumpang yang pernah merasa dirugikan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa hubungan hukum antara penumpang dengan perusahaan angkutan bus sesuai dengan kesepakatan para pihak dimana kesepakatan itu tercantum di dalam tiket, faktor yang menyebabkan angkutan perusahaan angkutan darat mengalami keterlambatan yaitu manajemen penyelenggara terminal kurang maksimal dalam mengelola pelayanan, kurang profesionalnya sopir dalam menjalankan tugasnya, kendaraan sering mengalami trouble engine dan masih mengambil penumpang diluar terminal, dan perusahaan angkutan darat yang mengalami keterlambatan tidak bertanggung jawab kepada penumpangnya serta tidak memberikan kompensasi apapun. Dengan melihat permasalahan yang timbul maka perlu disarankan BPTD Wilayah I Aceh untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak antara penumpang dengan perusahaan angkutan umum, disarankan kepada Korsatpel Terminal Banda Aceh untuk melakukan pembenahan dan pengawasan ketat tentang kedisiplinan perusahaan angkutan dalam pengangkutan dan disarankan kepada Korsatpel Terminal Banda Aceh untuk menindaklanjuti teguran kepada pihak BPTD selaku pemegang kewenangan dalam mengambil kebijakan untuk mencabut izin trayek perusahaan yang tidak bertanggungjawab kepada penumpang karena kalalaiannya. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Angkutan Darat, Ganti Kerugian. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 103832 2022-09-09 09:40:12 2022-09-10 16:38:17 machine generated