Khairunnisa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

Pasal 365 (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa dalam segala hal bilamana hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Panti Asuhan Media Kasih tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perwalian yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan Media Kasih di Banda Aceh serta Peran Panti asuhan dalam Pelaksanaan perwalian anak dibawah umur pada Panti Asuhan Media kasih yang ada di Banda aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata. Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari hasil wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa perwalian yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh hanya dengan surat penyerahan dan persetujuan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu, pihak panti asuhan pihak orang tua atau wali si anak yang berada dibawah perwalian jika kedua belah pihak sepakat maka secara otomatis perwalian sudah dianggap sah dan diakui oleh hukum. Peran Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh adalah sebagai wali asuh dengan tidak melakukan pengurusan harta kekayaan anak asuh dengan alasan perwalian yang dilaksanakan hanya perwalian sementara dimana dalam undang- undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perwalian Pasal 51 ayat (4) wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Disarankan adanya kemudahan dalam prosedur perwalian anak khususnya pada panti asuhan, agar tidak harus melalui putusan hakim dengan proses yang dan juga biaya yang lumayan banyak, hendaknya panti asuhan mendapat perhatian lebih lagi dari para pihak yaitu masyarakat dan juga dinas sosial yang berkerjasama dengan panti asuhan untuk memenuhi hak-hak anak asuh dan juga untuk mensejahterakan anak asuh di panti asuhan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 103666 2022-09-06 15:36:14 2022-09-08 08:27:12 machine generated