Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS KEBIJAKAN PELANGGARAN ALAT TANGKAP TRAWL DI PERAIRAN BELAWAN SUMATRA UTARA
Pengarang
Fahriyanti Barus - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Chaliluddin - 197002052008121004 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1811103010026
Fakultas & Prodi
Fakultas Kelautan dan Perikanan / Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1) / PDDIKTI : 54246
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Kelautan dan perikanan., 2022
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (Seine nets) di wilayah perairan perikanan Negara Indonesia. Hal ini merupakan polemik lama yang hingga hari ini masih menjadi masalah. Pada tahun 2015 awal kepemimpinan menteri Susi Pujiastuti ia mengeluarkan kebijakan PERMEN-KP NO.2/TAHUN 2015 Tentang larangan kebijakan menggunakan pukat hela dan pukat tarik untuk di operasikan di Indonesia . Terbitnya Permen-KP No 2 / 2015 banyak menuai aksi pro kontra dari masyarakat nelayan di Indonesia. (Permen-KP) No.2/2015 ini merupakan penegasan dari UU NO 31/2004 Tentang perikanan, terutama pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan termasuk jaring Trawl dan Compressor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kebijakan Pelarangan alat tangkap Trawl di perairan Belawan Sumatera Utara guna mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Tarik (Seine nets).untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan dokumentasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Permen KP No 2 / 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Dinas Perikanan Kota Belawan. melakukan pergantian ke alat alternatif. upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternatif untuk di gunakan ,pergantian alat pukat tarik ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi.Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Ikan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.
Prohibition of catching fish using trawl and seine nets in Indonesian fishery waters. This is an old polemic which is still a problem to this day. At the beginning of the 2015 leadership, Minister Susi Pujiastuti issued a policy of PERMEN-KP NO. 2/TAHUN 2015 concerning the prohibition of the policy of using drag nets and drag nets to be operated in Indonesia. The issuance of Permen-KP No. 2/2015 has brought many pros and cons from fishing communities in Indonesia. (Permen-KP) No.2/2015 is an affirmation of Law NO. 31/2004 concerning fisheries, especially article 9 paragraph 1 which states the prohibition of ownership and use of fishing gear that interferes with and destroys the sustainability of fish resources including trawl nets and compressors. This study aims to determine the Policy Analysis of the Prohibition of Trawl fishing gear in the waters of Belawan, North Sumatra in order to find out the government's efforts in dealing with the use of trawls and the impact of Ministerial Regulation No. 2 of 2015 for fishermen using Seine nets. the researchers used data collection techniques through retrieval of documentation, and interviews. The data that has been obtained from the results of the research is processed using qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Agriculture Regulation No. 2/2015 concerning the Prohibition of the Use of Trawl Fishing Equipment. The results showed that the regulation of the minister of maritime affairs and fisheries number 2 of 2015 regarding the use of trawl fishing gear could not be applied absolutely, especially in the Belawan City Fisheries Service. change to an alternative tool. The government's efforts to handle the use of trawls are socializing, conducting discussions about alternative fishing gear to be used, changing the trawl gear to other tools, conducting supervision, giving warnings, revocation of sailing permits and providing sanctions. The fishing communities that use trawl fishing are fear when operating, the fishermen's economy is declining, there is a lot of unemployment in coastal areas, and some fishermen switch to smaller fishing gear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP PUKAT HARIMAU (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI PELABUHAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA (Muhammad Sukron Nawawi, 2023)
KAJIAN TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT LAYANG (TRAWL) DENGAN KONDISI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN BAGAN DELI SUMATERA UTARA (Zurriyati Nabila, 2023)
STUDI HASIL TANGKAPAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP MINI TRAWL DI PERAIRAN KUALA RNPESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA (MUHABBAL WALIDAINI, 2025)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN KECIL YANG MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN MINI TRAWL (STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA DAN KABUPATEN ACEH BARAT) (AZWARDI, 2019)
ANALISIS HASIL TANGKAPAN DAN LAJU TANGKAP ALAT TANGKAP PUKAT HELA MINI DI PERAIRAN KOTA LHOKSEUMAWE (ZUHDI, 2019)