Nur Aisyah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa, “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang masih ditemukan kasus tindak pidana pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara rendah terhadap pelaku usaha yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah besarnya pidana denda terhadap pelaku usaha yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelaku usaha yang pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar. Penelitian skripsi menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan responden, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara rendah yaitu tuntutan pidana dari penuntut umum, terdakwa telah melakukan upaya pemadaman walaupun tidak secara maksimal, faktor usia dari terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah besarnya pidana denda adalah tuntutan dari penuntut umum, luas lahan terbakar, kerugian pada orang lain atau lingkungan, perekenomian terdakwa, jenis tindak pidana lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu penyuluhan hukum, pemasangan spanduk, melakukan pemetaan di wilayah yang rawan terjadinya pembakaran lahan, dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan instansi terkait seperti TNI, Polisi Kehutanan yaitu melalui patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum dan pemidanaan yang dapat memberi efek jera. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang supaya tidak menunjuk hakim yang belum memiliki sertifikasi lingkungan hidup dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup serta kepada hakim untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup di Pengadilan dan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Jaya dan Polres Aceh Jaya diharapkan untuk lebih sering melakukan penyuluhan hukum dan pengawasan mengenai larangan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar serta sosialisasi mengenai manfaat pembukaan lahan tanpa membakar 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 103265 2022-08-30 19:52:19 2022-08-31 11:53:03 machine generated