<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="101829">
 <titleInfo>
  <title></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Najla Rafifah</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Progam Studi Ilmu Hukum</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Permasalahan mengenai gugatan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian sangat identik dengan adanya unsur kesamaan esensial antara ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (2) UUHC . Perkara-perkara dalam kedua putusan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu kesamaan faktanya sehingga dapat dibandingkan antara kedua perkara tersebut dalam putusannya masing-masing. Namun, dalam praktiknya terdapat gugatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan hakim dengan alasan yang berbeda-beda. &#13;
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan alasan hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan pembatalan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian serta bentuk perlindungan hukum kepada pencipta asli dalam pencatatan ciptaan berdasarkan UUHC. &#13;
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Bahan hukum diperoleh terutama dengan cara penelitian kepustakaan dan juga sebagai pelengkapnya dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara. &#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pencatatan ciptaan berdasarkan persyaratan keaslian adalah dikabulkan karena terbukti adanya kesamaan esensial berdasarkan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (1) UUHC dan melanggar Pasal 65 UUHC, sedangkan tidak dikabulkan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 97 ayat (1) UUHC. Bentuk perlindungan hukum kepada pencipta asli ada dua, yakni perlindungan secara preventif dan secara represif.&#13;
Disarankan kepada DJKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk lebih teliti dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak terjadi pencatatan ciptaan yang sama secara esensial dan kepada pemerintah agar perlindungan hukum secara preventif kepada pencipta asli lebih ditekankan dalam praktiknya.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>101829</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-07-25 15:30:00</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-07-25 15:46:12</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>