Electronic Theses and Dissertation

Restitusi yang merupakan salah satu produk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah bagian dari produk politik yang merupakan kebijakan Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang khusus untuk daerah Provinsi Aceh mengeluarkan peraturan daerah nya berupa Qanun jinayah yang tertuang di Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun akar masalah nya yaitu apakah kebijakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban atau bahkan menjadi bentuk diskrimasi bagi korban, serta bagaimana implementasi nya di masyarakat. Analisis dilakukan dengan langsung melakukan wawancara dengan narasumber terkait dimana hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi di Kota Banda Aceh memang menjadi sebuah harapan bagi para korban dalam mendapatkan hak nya sebagai korban, namun dalam penerapan nya masih sangat banyak kekurangan dimana para penegak hukum masih kurang diberikan payung hukum untuk bergerak lebih jauh dan juga Qanun Jinayah ini hanya berfokus pada pelaku bukan pada korban yang pada dasar nya merupakan titik fokus utama dalam dibentuknya Qanun Jinayah. Studi ini juga menunjukkan bahwa masih sangat butuh perhatian lebih para pemangku kebijakan politik untuk mengeluarkan produk politik yang langsung mengarah ke kebutuhan masyarakat pada umum nya.

Kata kunci : Qanun, Restitusi, Politik, Hukum, Masyarakat

This study examines the restitution policy which is a political product of the Indonesian Government's policy which gives special authority to the Aceh Province region to issue its regional regulations in the form of Qanun Jinayah as contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The root of the problem is whether the restitution policy is a form of protection for victims or even a form of discrimination for victims, and how it is implemented in society. The analysis was carried out by directly conducting interviews with related informants where the results of this research study showed that the implementation of restitution in Banda Aceh City has indeed become a hope for victims in getting their rights as victims, but in its implementation there are still many shortcomings where law enforcers are still lacking. given the legal umbrella to move further and also this Qanun Jinayah only focuses on the perpetrators not on the victims which is basically the main focal point in the formation of the Qanun Jinayah. This study also shows that political policy makers still need more attention to issue political products that directly address the needs of society in general. Keywords: Qanun, Restitution, Politics, society