HAIDAR NAUFAL ZAKKY Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2022

Skripsi

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan dan menyebarkan bisnis narkotikanya. Dalam perkara pelaku sebagai perantara sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Narkotika juga telah mengatur hal-hal untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika dimana tidak lagi hanya berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan memperoleh data secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung dengan responden dan informan. Sedangkan Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari undang undang, buku serta dokumen resmi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Banda Aceh masih belum sesuai dengan prosedur hukum dimana jaksa dan hakim belum tepat mendakwa dan memutus pelaku sesuai dengan putusan yang diatur di Undang Undang yang berlaku dan Dasar pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana Narkotika didasarkan pada 2 hal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih teliti dalam mendakwa dan memutus perkara pelaku perantara narkotika dan diharapkan juga untuk untuk dilakukannya penanganan yang lebih serius dalam penerapan sanksi bagi pelaku agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat yang taat akan hukum dan bebas dari narkotika sehingga dapat untuk memutus sumber dari perantara narkotika agar tidak terus berkembang menjadi lebih besar. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 100659 2022-06-17 10:44:55 2022-06-17 11:37:37 machine generated