Fariz Ichwan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2022 id Indonesia

Theses

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khusus melalui Pasal 25 ayat (1) Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, yang menegaskan putusan ajudikasi khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan ajudikasi khusus Ombudsman yang dikaitkan dengan kekuatan putusan pengadilan, untuk menganalisis kewenangan ajudikasi khusus Ombudsman yang sudah sesuai atau tidak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menganalisis kepastian hukum terhadap Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan ajudikasi khusus Ombudsman, tidak sama dengan kekuatan putusan pengadilan. Sesuai Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia jo Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak ditemukan Ombudsman dapat mengeluarkan sebuah putusan, melainkan Ombudsman hanya dapat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil investigasinya. Kewenangan Ombudsman dalam ajudikasi khusus tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan Ombudsman tidak mempunyai kekuasaan yudikatif dalam menjatuhkan putusan. Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi sampai saat ini belum diterbitkan, hal ini menjadikan peraturan presiden tidak memiliki kepastian hukum. Disarankan agar Agar terjadinya kewenangan yang tepat serta tidak berbenturan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap proses ajudikasi khusus ombudsman sudah sepatutnya Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dihapus. Kata Kunci: Kekuatan, putusan, Ajudikasi Khusus dan Ombudsman. ADMINISTRATIVE LAW ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 100600 2022-06-16 13:05:30 2022-07-15 15:43:29 machine generated