<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="100394">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN RNHIDUP KABUPATEN ACEH BESAR</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>ULFA LIDYA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalahan sampah,  namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi Qanun pengelolaan sampah serta kendala yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Anderson untuk mengukur implementasi Qanun atau kebijakan dapat dikaji melalui 4 aspek implementasi yaitu siapa yang mengimplementasi, hakikat dari proses administrasi, kepatuhan dan dampak yang dari pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari tahapan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah. Aktor penting dalam mengimplementasikan Qanun pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala DLH, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Petugas Lapangan. Sedangkan yang menjadi kendala dalam implementasi Qanun pengelolaan sampah adalah anggaran yang dimiliki tidak memadai, sarana dan prasarana yang kurang, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan kendala-kendala dalam pengimplementasian Qanun pengelolaan sampah ini agar sampah di kawasan Aceh Besar bisa dikelola dengan baik dan menciptakan Aceh Besar sebagai wilayah yang bersih dan nyaman. &#13;
Kata Kunci: Implementasi Qanun, Pengelolaan Sampah, DLH</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>100394</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-06-11 17:29:42</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-06-13 10:47:11</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>