Electronic Theses and Dissertation

Aceh sebagai daerah desentralisasi asimetris mempunyai kekhususan dan keistimewaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, salah satunya dengan dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus Aceh sudah diberikan selama 15 tahun, namun dampak dari dana otonomi khusus ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengalokasian dana otonomi khusus Aceh terhadap pembangunan di Aceh pada masa Pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah tahun 2017-2022. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji terkait alokasi dana otonomi khusus terhadap pembangunan di bidang pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, dan pendanaan kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi, manajemen kebijakan publik, dan konsep efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, pengalokasian dana otonomi khusus Aceh belum efektif terhadap pembangunan Aceh, khususnya pada bidang pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, dan pendanaan kesehatan. Hal ini disebabkan karena manajemen kebijakan pengalokasian dana otonomi khusus yang belum optimal, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga pengalokasian dana otonomi khusus belum tepat sasaran. Manajemen kebijakan pengalokasian dana otonomi yang belum optimal menyebabkan pengalokasian dana yang tidak efektif karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Aceh dan seluruh stakeholder dapat meningkatkan tata kelola pengalokasian dana otonomi Aceh sehinga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus Aceh, Pembangunan, Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan

Aceh as asymmetrical decentralization has specificities and privileges to manages its own household, one of that is the special autonomy fund. Aceh’s special autonomy fund is given to Aceh for almost 15 years, but it doesn’t give significant impact for development and Acehnese welfare as it has been mandated in Law Number 11 of 2006 (UUPA). This research aims to analysis the effectiveness of Aceh’s special autonomy fund allocation for development in Aceh during the period of Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah since 2017-2022. This research also aims to know about the allocation of special autonomy fund to development in the sector of poverty, education funding, and health funding. The method used in this study is qualitative descriptive with the data collection techniques are interview and documentation. The theories used in this study are the theory of decentralization, theory of management public policy, and the concept of effectiveness. The result showed that during the period of Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, the allocation of Aceh’s special autonomy fund has not been effective for development of Aceh, specially in the sector of poverty, education funding, and health funding. It because the management of the special autonomy fund allocation is still not optimal, specifically in the function of planning, implementation, and controlling. It causes the allocation of special autonomy fund is not targeted. The management public policy about the allocation of special autonomy fund that not optimal effects on the ineffective allocation fund because it causes the development goals can’t be achieved. In order to solve the problem, hopefully Aceh government and all stakeholders could upgrade the management of Aceh’s special autonomy fund so it will give the maximum impact for development and Acehnese welfare. Keywords: Aceh’s Special Autonomy Fund, Development, Poverty, Education, Health.