Electronic Theses and Dissertation

Tambang emas rakyat di Gunong Ujeun Aceh Jaya menimbulkan berbagai konflik masyarakat setempat dan banyaknya penambang-penambang liar yang berdatangan, untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan kebijakan peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengelolaan pertambangan emas rakyat serta untuk dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu para penambang, penduduk, perangkat desa, dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 belum maksimal diimplementasikan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi Perbup yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap masyarakat sehingga adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perbup tersebut dan adanya beberapa masyarakat yang tidak mematuhi aturan serta himbauan juga menjadi kendala dalam impementasi perbup tersebut. Kendala lainnya yaitu tidak adanya izin untuk wilayah pertambangan rakyat, tambang Gunong Ujeun tersebut merupakan tambang illegal, kemudian proses pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan juga memakan waktu jangka panjang dikarnakan Gunong Ujeun merupakan kawasan hutan produksi. Hendaknya agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya lebih aktif dalam memberikan himbaun-himbauan tentang pengelolaan pertambangan kepada masyarakat. Diharapakan masyarakat juga agar lebih kooperatif dan mematuhi semua aturan dan himbauan dari pemerintah agar implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan dan terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pertambangan

The public gold mining sites in Gunong Ujeun of Aceh Jaya Regency has caused various conflicts in the community and led to the emergence of illegal miners. To resolve the problems, the Government of Aceh Jaya made a policy in form of Aceh Jaya Regent Regulation No. 21 of 2011 concerning Public Mining Regulations. This study aimed to see the extent of the implementation of the Regent Regulation in managing public gold mining sites and to explain the obstacles faced by the Government of Aceh Jaya in implementing the regulation. The theory used in this research is the theory regarding policy implementation. The methodology used in this research was a descriptive-qualitative one. The informants in this study were the miners, local residents, village officials, and the Government of Aceh Jaya. The results of the study indicated that Aceh Jaya Regent Regulation No. 21 of 2011 has not been implemented optimally. This could be seen from the lack of socialization from the local government to the community regarding the Regent Regulation. The existence of those who did not comply with the rules and appeals was an obstacle in implementing the regulation. Another obstacle was that there were no permits for the public mining areas, and the gold mining sites in Gunong Ujeun were illegal. The process of obtaining a permit for borrowing and using the forest areas usually took a long time because Gunong Ujeun has been a production forest area. Hence, it is suggested that the Government of Aceh Jaya should be more active in giving socialization to the community regarding the management of the public mining sites. In addition, the community is expected to be more cooperative and comply with all regulations and appeals from the government so that policy implementation can be carried out successfully and good mining management can be obtained. Keywords: Implementation, Policy, Mining Site