Electronic Theses and Dissertation

Pencegahan dan penanganan stunting di Banda Aceh merujuk kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh. Dalam peraturan Gubernur Aceh tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup Pencegahan dan Penanganan stunting Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Aceh bebas stunting. akan tetapi dalam kenyataannya kasus stunting masih cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi serta mengetahui dan menjelaskan hambatan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan stunting. Penelitian ini menggunakan teori peran dan teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi sejauh ini belum maksimal terutama dalam hal pembuatan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, yang dimana pemerintah Kota Banda Aceh masih menggunakan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub). Kedua rencana aksi daerah stunting yang saat ini belum maksimal berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Ketiga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang peduli stunting, namun hal tersebut belum dilaksanakan. Keempat melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang disampaikan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Adapun hambatan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penanganan stunting yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat, sumber daya manusia, faktor budaya dan faktor ekonomi masyarakat. Untuk itu perlunya peran dari pemerintah yang lebih maksimal dalam meningkatkan pemahaman atau partisipasi masyarakat terhadap stunting, sehingga penurunan stunting akan lebih maksimal apabila masyarakat bisa ikut bekerjasama dengan pemerintah. Kemudian perlunya sosialisasi kembali oleh lintas sektor terkait kepada seluruh kepala desa agar mempercepat pembangunan rumoh gizi gampong yang bertujuan untuk penurunan stunting.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Stunting, Pencegahan Terintegrasi, Banda Aceh

Prevention and handling of stunting in Banda Aceh Refers to Regulation of the Governor of Aceh Number 14 of 2019 concerning Integrated Stunting Prevention and Handling in Aceh. In the regulation of the Governor of Aceh in Article 4, it states that the scope of integrated stunting prevention and management includes the role of government institutions, non-governmental organizations, community institutions and other actors at both the provincial and district/city levels in realizing a stunting-free Aceh. but in reality stunting cases are still quite high. This study aims to identify and explain the role of the Banda Aceh City government in the prevention and management of integrated stunting and to identify and explain the government's barriers to stunting prevention and management. This research uses role theory and policy implementation theory. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Research data obtained through observation, documentation and interviews. The results of this study are that the role of the Banda Aceh City government in preventing and handling stunting has so far not been maximized, especially in making stunting prevention and handling policies, where the Banda Aceh City government still uses the Aceh Governor Regulation (Pergub). The two stunting area action plans, which are currently not running optimally, are in accordance with the government's plan. Third, giving awards to people who care about stunting, but this has not been implemented. Fourth, socializing, but the socialization that was conveyed did not produce maximum results. The obstacles for the Banda Aceh City government in preventing and handling stunting are the lack of community participation, community understanding, human resources, cultural factors and community economic factors. For this reason, there is a need for a more optimal role from the government in increasing public understanding or participation on stunting, so that stunting reduction will be maximized if the community can participate with the government. Then the need for re-socialization by cross-sectors related to all village heads so that the development of gampong nutrition homes which aims to reduce stunting. Keywords : Government Role, Stunting, Integrated Prevention, Banda Aceh