YUDI FACHRURRAZI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022 id Indonesia

Skripsi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara terhadap ketentuan hukum perdata, serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk memenuhi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang didapatkan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, memutus perkara bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yakni terhadap yurisprudensi dan doktrin yang menjadi sumber hukum dalam hukum perdata. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 serta doktrin, diperoleh pemahaman bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan tanpa terpenuhi syarat kumulasi gugatan, melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima. Diputusnya gugatan tidak kabur (obscuur libel) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjadikan putusan tidak mengakomodasi asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan secara maksimal dalam putusan. Disarankan agar dirumuskannya peraturan perundang-undangan menyangkut hukum acara perdata secara jelas dan terperinci sehingga dapat menjadi rujukan hukum dalam menghadapi perkara serupa. Diperlukan pula koordinasi bagi penegak hukum terkait ketentuan hukum acara perdata di seluruh Indonesia agar dihasilkannya penegakan hukum yang memenuhi cita hukum. COURT RULES - CRIMINAL LAW 345.05 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 100235 2022-06-07 12:18:04 2022-08-19 10:49:43 machine generated