Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. intelektual; d. sikap dan perilaku; e. kesehatan jasmani dan rohani; f. kesadaran hukum; g. reintegrasi sehat dengan masyarakat; h. keterampilan kerja; dan i. latihan kerja dan produksi. Namun pada kenyataan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan secara maksimal dikarenakan banyaknya faktor penghambat dalam melakukan pembinaan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hambatan, dan upaya dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu menggabungkan data kepustakaan dan data penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal ilmu hukum, skripsi, dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tetapi pembinaan belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan adanya hambatan dalam pembinaan yaitu over capacity, kekurangan petugas, kurang anggaran, partisipasi narapidana yang kurang, dan kondisi pandemi Covid-19. Adapun, upaya yang dilakukan yaitu mengikutsertakan seluruh petugas untuk melakukan pembinaan, mengusulkan tambahan dana untuk pembinaan, melakukan pendekatan antara petugas dan narapidana, dan mengoptimalkan sumber daya narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.
Disarankan untuk dapat mengoptimalkan sumber daya petugas dengan memberikan pelatihan kepada seluruh petugas, diperlukan bangunan baru untuk dapat menampung narapidana yang sudah melebihi kapasitas, dan kebijakan baru yang solutif sebagai pengganti pidana penjara.

In Article 3 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates, it is stated that the development and guidance of personality and independence includes matters relating to: a. devotion to God Almighty; b. awareness of the nation and state; c. intellectual; d. attitudes and behavior; e. physical and spiritual health; f. legal awareness; g. healthy reintegration with society; h. work skills; and i. work and production training. However, in reality the guidance in Correctional Institutions has not run optimally due to the many inhibiting factors in conducting coaching. The purpose of writing this thesis is to explain about coaching in the Correctional Institution, the obstacles, and efforts in fostering prisoners at the Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution. The research method of this thesis uses the juridical empirical method, which combines library data and field research data. Literature research to obtain secondary data is done by reading books, legal science journals, theses, and legislation, while field research to obtain primary data is done by interviewing respondents and informants. The results of the study indicate that the coaching carried out at the Class IIA Lhokseumawe Correctional Institution is personality development and independence development but the coaching has not run optimally. Due to obstacles in coaching, namely over capacity, lack of officers, lack of budget, less participation of prisoners, and the Covid-19 pandemic condition. Meanwhile, the efforts made are to involve all officers to conduct coaching, propose additional funds for coaching, approach between officers and prisoners, and optimize the resources of prisoners in prisons. It is recommended to be able to optimize the resources of officers by providing training to all officers, a new building is needed to accommodate prisoners who have exceeded their capacity, and a new, solution-based policy as a substitute for imprisonment.