Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …

Alvin Karanesa

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN…

Ferdiansyah Putra

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebu…

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI B…

Ichsan Rizky

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diberikan wewenang tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be…

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…


    SERVICES DESK