Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ DALAM MEMP…

AHYAR ADRIANSYAH

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah memberikan batasan kewenangan kepada penjabat kepala daerah salah satunya adalah dilarang melakukan mutasi pegawai negeri sipil. Namun Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ yang memberikan izin kepada penjabat kepala daerah dapat melakukan mutasi pegawai tanpa memerlukan persetujuan dari menteri dalam negeri. Tujuan penulis…

IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH

Riska Nazillah Syaputri

ABSTRAK Riska Nazillah Syaputri (2023) IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67),pp,bibl.,app (Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya di singkat dengan KIA merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 2 peraturan tersebut …

KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERIN…

MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN

ABSTRAK MUHAMMAD FAJAR HENDRAWAN (2022) Kedudukan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada (vii, 55) pp. (Zainal Abidin, S.H., M.Si.) Pasal 65 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan terkait ketentuan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, dan walikota/…

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELU…

Nurlaila

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan dan kemandirian keluarga penerima manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan penedidikan serta kesejahteraan sosial, mengur…

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…

CUT AZZUHRA FADHILAH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK…

ADITYA RAMADHAN

ABSTRAK ADITYA RAMADHAN: IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57) pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama , S.H, M.Hum. Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa jam malam bagi anak dilaksanakan pada pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, namun pada faktanya di lapangan masih banyak anak yang berkeliaran pada ma…


    SERVICES DESK