Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL…

Arifa Zahra

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pe…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH…

MOCHAMAD JAELANI

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah …

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KHAMAR

MUHAMMAD AIDILSYAH

Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi dan menegakkan qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam sehingga pengupayaan pengawasan peredaran khamar di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan pemerintah, jika dilihat dari data media dan data BPS tentang jarimah khamar masih mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN QANUN JINAYAT SEBAGAI SOLUSI MENGATASI MAISIR DI KABUPA…

ILHAM A. HASAN

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang menjelaskan tentang larangan serta hukuman bagi pelaku dan penyedia maisir, berdasarkan data yang didapat dari media dan hasil observasi tentang permasalahan maisir khususnya game judi online, ditemukan bahwa pada tahun 2021 seorang remaja ditangkap karena menjadi penjual chip domino yang melanggar qanun jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan upaya Pemerintah Kabupat…

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN …

Nizamul Hayati

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN Nizamul Hayati* Iman Jauhari** Zahratul Idami*** ABSTRAK Wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (f) ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis…

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAMRN(STUDI PUT…

Qurrata A`Yuni

EMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Ag/2017) Qurrata A’yuni Iman Jauhari Zahratul Idami ABSTRAK Hibah adalah suatu perbuatan memberi benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang masih hidup untuk bisa digunakan sebaik mungkin secara sukarela. Berdasarkan pada hukum Islam terdapat larangan untuk menarik kembali harta yang telah di hibahkan. Namun berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung …

FORMULASI KETENTUAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ghazi Thahri

Sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengakomodir ketentuan adanya harta bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga melakukan pendekatam kompromistis terhadap ketentuan tentang harta bersama yang ada dalam sistem hukum adat dengan memperkenalkan konsep harta bersama dalam perkawinan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengakomodiran konsep harta bersama tersebut adalah hal yang absah secara syariat. Tuju…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PELAKSANAAN REPARASI KORBAN PELANGGARAN …

Amalia Mukhtar

Sebagai daerah transisi konflik senjata, Pemerintah Aceh memiliki peran dan dan tanggung jawab untuk penyelesaian kasus dan pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Pada tahun 2013 pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Salah satu hasil kerja KKR Aceh adalah rekomendasi KKR Aceh tentang hak reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh. Sampai dengan tahun 2021 KKR Aceh telah menyerahkan data s…

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG …

SYAUQAN ABRAR

Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dan mengetahui d…


    SERVICES DESK