Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAMRN(STUDI PUT…

Qurrata A`Yuni

EMBATALAN HIBAH TERHADAP ANAK KANDUNG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Ag/2017) Qurrata A’yuni Iman Jauhari Zahratul Idami ABSTRAK Hibah adalah suatu perbuatan memberi benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang masih hidup untuk bisa digunakan sebaik mungkin secara sukarela. Berdasarkan pada hukum Islam terdapat larangan untuk menarik kembali harta yang telah di hibahkan. Namun berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung …

FORMULASI KETENTUAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Ghazi Thahri

Sistem hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengakomodir ketentuan adanya harta bersama dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga melakukan pendekatam kompromistis terhadap ketentuan tentang harta bersama yang ada dalam sistem hukum adat dengan memperkenalkan konsep harta bersama dalam perkawinan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengakomodiran konsep harta bersama tersebut adalah hal yang absah secara syariat. Tuju…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PELAKSANAAN REPARASI KORBAN PELANGGARAN …

Amalia Mukhtar

Sebagai daerah transisi konflik senjata, Pemerintah Aceh memiliki peran dan dan tanggung jawab untuk penyelesaian kasus dan pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Pada tahun 2013 pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Salah satu hasil kerja KKR Aceh adalah rekomendasi KKR Aceh tentang hak reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh. Sampai dengan tahun 2021 KKR Aceh telah menyerahkan data s…

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG …

SYAUQAN ABRAR

Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dan mengetahui d…

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (…

Ernaldi

EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN GAMPONG (Suatu Penelitian Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Aceh Besar) Ernaldi* Syarifuddin** M. Ya'kub Aiyub Kadir *** ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Gampong selain Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampenerut Gampong, Lampeunerut Ujong Blang, Payaroh, Tingkeum, dan Lampeuneun. Salah satu faktor pendukung meningkatkan kesejahteraan seluruh lap…

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANR…

Nila Sari

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan t…

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…

Surya Denta

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN…

BELLA NABILAH SIREGAR

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, m…

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN…

NOOR UUD APRIO WERRY

PENGAWASAN EKSTERNAL KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 DALAM KAITAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 Noor Uud Aprio Werry* Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.** Dr. M. Saleh Sjafei, S.H., M.Si.*** Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta per…


    SERVICES DESK