Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA PADA MEDIA INSTAGRAM

Ninda Nadilla

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum atas data pribadi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa undang-undang dan dalam prakteknya masih serin…

IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG RNWISATA HALAL DI ACEH SELATAN

Rusdianda

ABSTRAK RUSDIANDA, IMPLEMENTASI KEPARIWISATAAN DI BIDANG WISATA HALAL DI ACEH SELATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 60), pp., bibl., app. Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1 butir 3 dicantumkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Aceh Selatan Seba…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA. BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI

T.Ridwansyah

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan …

STUDI PERBANDINGAN EPISTEMOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

SATRIA GUNAWAN

ABSTRAK Epistemologi merupakan dasar ilmu pengetahuan sedangkan kebijakan publik merupakan suatu konsep, namun setiap konsep memiliki struktur epistemologis yang mempengaruhi bangunan aplikatifnya. Sehingga, teori kebijakan publik dapat diidentifikasi secara epistemologis. Penelitian perbandingan ini penting karena terjadinya imperialisme epistemologis yang ditandai dengan diakuinya epistemologi Barat sebagai kebenaran universal dan dianggap sebagai satu-satunya mode of knowing. Epistemologi…

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL…

Arifa Zahra

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pe…

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DI…

RIZKY ADLIANSYAH

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angku…

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH…

MOCHAMAD JAELANI

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah …

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KHAMAR

MUHAMMAD AIDILSYAH

Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi dan menegakkan qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam sehingga pengupayaan pengawasan peredaran khamar di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan pemerintah, jika dilihat dari data media dan data BPS tentang jarimah khamar masih mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN QANUN JINAYAT SEBAGAI SOLUSI MENGATASI MAISIR DI KABUPA…

ILHAM A. HASAN

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang menjelaskan tentang larangan serta hukuman bagi pelaku dan penyedia maisir, berdasarkan data yang didapat dari media dan hasil observasi tentang permasalahan maisir khususnya game judi online, ditemukan bahwa pada tahun 2021 seorang remaja ditangkap karena menjadi penjual chip domino yang melanggar qanun jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan upaya Pemerintah Kabupat…

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN …

Nizamul Hayati

EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WASIAT DI KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUEN Nizamul Hayati* Iman Jauhari** Zahratul Idami*** ABSTRAK Wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf (f) ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis…


    SERVICES DESK