Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOT…
Maya Febrina
ABSTRAK MAYA FEBRINA TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA 2023 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp, bibl. M. Zuhri, S.H., M.H Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh menjadi dasar dalam penanganan kasus stunting di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota di Aceh yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Dalam kajian ini ingin melihat baga…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENGUASAAN HARTA DALAM PERKAWINAN (SUAT…
SANAZ ALHUSNA AZNI
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Begitu pun halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STATUS HUKUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN…
M. Fuad
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Pasal 60 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan. Perguruan Tinggi Swasta di Aceh telah diselenggarakan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH
Susilawati
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH Susilawati Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK…
Akhyar Tarfi
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK KONFLIK DI PROVINSI ACEH Akhyar Tarfi Ilyas Ismail Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat dan terdampak konflik di Aceh belum diatur secara khusus dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU 11/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan peraturan perundangan lainn…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…
Indah Pertiwi
Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PE…
YULI KHUSNIA
ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Per…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN…
WIDIA ZAHARA
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pinatar mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada masyarakat kurang mampu khususnya anak-anak yang berusia 6- 21 Tahun guna mendukung kegiatan belajar dan meningkatkan semangat sekolah. Setelah adanya instruksi tersebut, masih saja banyak siswa-siswi dari keluarga kurang mampu tidak merasakan beasiswa bantuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagai…
- Fakultas FISIPOL, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN M…
Yuni Amalia
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti. Visum Et Repertum dapat berupa alat bukti surat yang disertai keterangan ahli untuk membuat terang sebuah perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui ada beberapa perkara Kekerasan Pada Anak yang menggunakan Visum Et Repertum dalam bentuk surat beserta keterangan ahli di tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya