Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…

Indah Pertiwi

Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PE…

YULI KHUSNIA

ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Per…

STRATEGI BADAN NARKOTIKA PROVINSI ACEH DALAM PENCEGAHAN PENYELUDUPAN NARKOBA …

Alaiyah Mansurah

Permasalahan mengenai narkotika memang menjadi suatu hal yang bersifat kompleks. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya membawa dampak buruk terhadap korbannya saja, penggunaan narkoba juga akan mengancam pihak-pihak yang ada disekitarnya. Letak geografis sangat mempengaruhi masuknya narkoba ke daerah pesisir timur aceh. Sehingga menarik perhatian untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Salah satu daerah yang mempunyai daya tarik yaitu Kabupaten…

IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN…

WIDIA ZAHARA

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pinatar mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada masyarakat kurang mampu khususnya anak-anak yang berusia 6- 21 Tahun guna mendukung kegiatan belajar dan meningkatkan semangat sekolah. Setelah adanya instruksi tersebut, masih saja banyak siswa-siswi dari keluarga kurang mampu tidak merasakan beasiswa bantuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagai…

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN M…

Yuni Amalia

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti. Visum Et Repertum dapat berupa alat bukti surat yang disertai keterangan ahli untuk membuat terang sebuah perkara dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh diketahui ada beberapa perkara Kekerasan Pada Anak yang menggunakan Visum Et Repertum dalam bentuk surat beserta keterangan ahli di tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran…

ANALISIS YURIDIS STATUS HAK TANGGUNGAN DALAM QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Teuku Akbar Lazuardi

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan usahanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu kegiatan lembaga keuangan syariah adalah memberikan pembiayaan melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini untuk menjamin pengembalian pembiayaan dari perbankan tersebut diperlukan pembebanan hak tanggungan. Namun hak tanggungan tersebut belum ada pengaturannya dalam Qanun Lembaga Keuangan …

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (ANALISIS TERHAD…

Bahirah Safriadi

Hukum waris merupakan salah satu materi esensial yang diatur dalam hukum Islam. Kewarisan menurut Islam diuraikan secara komprehensif dalam nash Al-Quran dan Hadist. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994 menyebutkan bahwa anak perempuan seorang diri menjadi ashabah bi nafsih atau pewaris tunggal yang mampu menghijab pamannya. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat karena menurut pendapat jumhur ulama anak pe…

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO 46/P…

Muhammad Dusuki Safriadi

Menurut Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), telah menggarisbawahi seorang anak memiliki pertalian keperdataan kepada perempuan selaku ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya bila ia terlahir diluar pernikahan. Berdasarkan Uji Materil Pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim beranggapan, Pasal ini melanggar prinsip keadilan terhadap sang anak dan bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010, meneta…

PERALIHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE

Aulia Nahla Indah

PERALIHANHARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE Aulia Nahla Indah * Imam Jauhari ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. Di dalam Pasal 94 ayat (1).…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PEN…

WANDI ARIWIJAYA

Pasal 7 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Subulussalam menyebutkan bahwa pemerintah gampong dilibatkan dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 dengan membentuk gugus tugas di wilayahnya dengan harapan melarang masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang membuka peluang penyebaran wabah tersebut. Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol…


    SERVICES DESK