Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Hadi Iskandar
ABSTRAK FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hadi Iskandar Faisal Zahratul Idami Sri Walny Rahayu Salah satu Kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah membentuk Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar’iyah). Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang y…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESE…
Haunan Rafiqa Basith
PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH Haunan Rafiqa Basith Zahratul Idami Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245 bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA…
Syihabuddin
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA BENTENG INDRA PATRA Syihabuddin * Efendi ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan “Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya, dan dalam Pasal 99 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian C…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGA…
YAYANG PUTRI LISA
Pasal 9 huruf d Undang - Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Namun dalam kenyataannya hak pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang belum terlaksana secara mak…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOT…
Maya Febrina
ABSTRAK MAYA FEBRINA TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA 2023 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp, bibl. M. Zuhri, S.H., M.H Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh menjadi dasar dalam penanganan kasus stunting di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota di Aceh yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Dalam kajian ini ingin melihat baga…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENGUASAAN HARTA DALAM PERKAWINAN (SUAT…
SANAZ ALHUSNA AZNI
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Begitu pun halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STATUS HUKUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM MENYESUAIKAN ANGGARAN…
M. Fuad
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang berbunyi Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Pasal 60 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan. Perguruan Tinggi Swasta di Aceh telah diselenggarakan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH
Susilawati
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH Susilawati Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK…
Akhyar Tarfi
KONSEPSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERDAMPAK KONFLIK DI PROVINSI ACEH Akhyar Tarfi Ilyas Ismail Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat dan terdampak konflik di Aceh belum diatur secara khusus dan konkrit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU 11/2006), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan peraturan perundangan lainn…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…
Indah Pertiwi
Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya