Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PT. MEDCO E&P…

M BAHRAIN ISKANDAR

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu Pasal 14 ayat 1 a Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menentukan Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP s…

PENDIDIKAN IPS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DID…

Fauzi Aldina

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perencanaan, pelaksanaan pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik pada SMP di Aceh; serta menganalisis fenomena pendidikan IPS berbasis kearifan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik pada SMP di Aceh. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek at…

CITRA PEREMPUAN DAN BIAS GENDER DALAM SASTRA LISAN KEKEBEREN

Selva Mindatika

ABSTRAK Mindatika, Selva. (2024). Citra Perempuan dan Bias Gender dalam Sastra Lisan Kekeberen. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan citra perempuan yang terdapat dalam sastra lisan kekeberen, dan (2) mendeskripsikan bias gender yang terdapat dalam sastra lisan kekeberen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik simak, teknik rekam dan teknik catat. Data dianalisis dengan p…

  • Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (STUD…

Indah Mustika

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PPAT DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Bna) Indah Mustika Yusri** Siti Rahmah*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan hati hati dan cermat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, karena PPAT mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan profesinya terhadap Masyarakat dalam pembuatan Akta peralihan hak atas tanah. PPAT harus memegang teguh pada ketentuan Peraturan Perundang-undan…

EKRANISASI NOVEL A+ KARYA ANANDA PUTRI KE BENTUK FILM

Alzikra

Penelitian Ekranisasi Novel A+ Karya Ananda Putri ke Bentuk Film bertujuan untuk mendeskripsikan ekranisasi tokoh, alur, dan latar pada proses ekranisasi dari novel A+ ke bentuk film. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi (content analysis). Sumber datanya adalah novel A+ dan film A+, yang menjadi datanya ungkapan atau pernyatan yang berupa kata, kalimat, paragraf, yang menggambarkan tokoh, alur, dan latar. Pengumpulan data menggunakan, teknik m…

KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH ACEH DENGAN PT. MIFA BERSA…

CUT ANISA PUTRI SAFIERA

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) ditentukan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang menjadikan sebuah kewajiban untuk melaksanakan program CSR. Pemerintah Aceh sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016. PT. Mifa Bersaudara menjadi salah satu perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR yang diawali dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Aceh dengan PT. Mifa Bersaudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekuatan hukum MoU PT. Mifa Bersaudara …

TANGGUNG JAWAB DEBITOR AKIBAT PENGALIHANRNOBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETU…

Helvandra Busrian

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia disebutkan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, apabila pemberi fidusia melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Praktik di lapangan ditemu…

REVITALISASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAK ATAS GANTI KERUGIAN BAGI TERDAKWA Y…

Muhammad Rafi

Upaya paksa penahanan dapat di terapkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Apabila si tertuduh diputus bersalah oleh Pengadilan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikalkulasikan sebagai pengurang masa hukuman. Menjadi kerugian bagi sitertuduh apabila ternyata ia justru diputus bebas dari segala tuntutan pidana oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan ganti kerugian jika ditahan, …

ANALISIS KETERTARIKAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP PE…

NAWAL MUNTAZA

Banyaknya perjalanan yang melibatkan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, membuat beberapa pertimbangan menentukan pilihan alternatif perjalanan. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan jalan Tol Sigli-Banda Aceh, meskipun jalan tol di Aceh dikatakan belum layak secara finansial tetapi sudah layak secara ekonomi, diharapkan jalan tol ini membantu dari segi ekonomi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dengan adanya Pembangunan jalan tol di Aceh dapat menambah alternatif p…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA ATAS HILANGNYA KENDARAAN RODA DUA YANG DIJADIKAN…

CUT TIARA ANNISA

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur hapusnya jaminan fidusia dan musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. Dalam praktik, pada PT. Capella Multidana cabang Kota Banda Aceh terdapat peristiwa dimana benda yang dijadikan jaminan fidusia musnah akibat pencurian. Tetapi, adanya ketidakjelasan tentang pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit. Akibat keh…


    SERVICES DESK