Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI…

SINTA SEVIRA

ABSTRAK SINTA SEVIRA 2024 PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56), pp.,tabl.,bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima…

KAJIAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI…

Afzal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan payung hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP secara rigid telah mengatur kewenangan subsistem peradilan pidana, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan yang sering dipraktikkan hakim, walaupun jenis putusan tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, kecuali hanya disebutkan dalam Pasal 263 huruf a KUHAP ten…

ANALISIS TATA RUANG DAN MITIGASI BENCANA PADA KOMPLEKS PERUMAHAN TERDAMPAK TS…

Ahmad Zaki

ABSTRACT Baitussalam District, Aceh Besar Regency is one of the areas affected by the 2004 Aceh earthquake and tsunami. Several years after the tsunami, the rehabilitation and reconstruction process has been completed. Areas that had been affected by the tsunami disaster were again inhabited by residents. These residents are returning natives and immigrants from other areas outside Baitussalam District. The increasing population has resulted in an increasing need for housing. Many h…

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DIJUAL SECARA O…

Putri Siti Maghfirah

Di Indonesia, seluruh makanan dan minuman yang dijual haruslah bersertifikasi halal. Pasal 35 huruf a Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal”. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperl…

KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA FOTOKOPI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 T…

RIZKIA SAPUTRI

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Tetapi kenyataannya masih sering dijumpai pengusaha fotokopi yang melakukan penggandaan buku tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial, seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat fotokopi di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karna pengusaha fotokopi tidak mengind…

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BEL…

Ikhwanul Ambia

KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia  M. Jafar  Suhaimi  ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah de…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB HUKUM AGEN BSI SMART TIDAK RESMI KEPADA NASABAH DALAM TRANSAKS…

Izza Qaula Sadida

Dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2022 dinyatakan bahwa Bank menyelenggarakan Laku Pandai berdasarkan kerjasama dengan Agen Laku Pandai (Agen BSI smart). Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun kenyataannya di Kabupaten Aceh Tengah banyak agen BSI smart yang tidak memiliki kerjasama dengan BSI (agen tidak resmi) yang melakukan kegiatan jasa keuangan dengan menggunakan atribut BSI. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah. T…

PERSEPSI GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA ERA DIGITAL DI SMA 1 SIGLI

RIHHADATUL AISY

Absrtak Rihhadatul Aisy (2024). Persepsi Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Era Digital Di SMA 1 Sigli.[ Skripsi / Universitas Syiah Kuala] dibawah bimbingan Dr. Ruslan S.Pd., M.Ed dan ibu Ridayani S.H., M.H Kurikulum Merdeka dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan menjadi kunci pencapaian tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum secara periodik menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi para pendidik. Guru harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan dan pelati…

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) DALAM MATA…

Fitria Iklima

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan bahan ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai bahan ajar pendukung proses pembelajaran BIPA, mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran BIPA, dan melakukan pengujian atau penilaian bahan ajar yang telah dikembangkan sehingga diperoleh informasi apakah bahan ajar yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pihak pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and De…


    SERVICES DESK