Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (SUAT…

Yusrizal

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana) Yusrizal Adwani Rizanizarli Yanis Rinaldi ABSTRAK Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/a…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASA…

Dinar Kusuma Haris

ABSTRAK AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN Dinar Kusuma Haris* M. Nur Rasyid** Dahlan*** Kedudukan Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasark…

WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA PADA PT. …

Mita Safira Asfar

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Termasuk dalam perjanjian paket wisata, dimana pihak penyedia jasa perjalanan dengan pihak pengguna jasa perjalanan harus melaksanakan hak dan kewajibannya kepada satu sama lain. Namun dalam pelaksanaannya pengguna jasa tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Tujuan dari penuli…

STATUS KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH RNDI BIDANG PERTANAHAN PASKA PERATURAN PRES…

Jamaluddin

Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 untuk melaksanakan amanat dari Pasal 253 UU Pemerintahan Aceh Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam struktur Or…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUAT…

Mahara Sayoga

ABSTRAK MAHARA SAYOGA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 62) pp.,bibl., tabl. Nursiti S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara …

KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI AMAR PUTUSAN YANG MENGHUKUM TERGUGAT U…

Fajar Satriaputra

Putusan merupakan akhir dari penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dalam suatu putusan PTUN Penggugat dimenangkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan PTUN secara sukarela maka Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi. Namun eksekusi terkait amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG…

MISTA ANDRI SAPUTRA

ABSTRAK MISTA ANDRI SAPUTRA, 2023 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 54) pp, app, bibl. (Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum) Salah satu persoalan yang muncul dalam ranah hukum keluarga adalah perkawinan beda agama. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak m…

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ALAS (SUATU PENELITIAN DI KABUPAT…

Kamisah

ABSTRAK Kamisah LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA 2023 PADA MASYARAKAT ALAS (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara) Fakultas Hukum Universirtas Syiah Kuala (vi, 54),pp.,tabl.,bibl. Dr. Darmawan S.H., M.Hum. Berdasarkan hukum adat perkawinan pada masyarakat Alas, dilarang keras melakukan perkawinan semarga. Pada kenyataanya masih ada masyarakat Alas yang masih melakukan perkawinan semarga, misalnya seorang laki-laki bermarga beruh tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarg…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG JABATAN N…

Noviyanti Wahyuni Atmagara

Seseorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatan berhak mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tugas dan wewenang Notaris Pengganti sama dengan Notaris, yaitu menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Penyerahan Protokol tersebut …


    SERVICES DESK