Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HAK CIPTA GAME ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA

FAHRIZA HAFDILLAH

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas 19 jenis dan salah satunya permainan video. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka permainan video juga mengalami banyak perubahan,salah satu bentuk perubahannya yaitu lahirnya game online. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai hal apa saja yang dikategorikan sebagai game online dan …

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN DARING YANG MENGGUNAKAN MEDIA…

SYAHRUL RODHI

ABSTRAK SYAHRUL RODHI, 2022 wanprestasi berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada resikonya, begitu juga dengan arisan daring di Wilayah Kota Banda Aceh tidak berjalan lancar karena kasus wanprestasidimana para anggota arisan daring tidak ada rasa tanggung jawabyang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk me…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJAN…

FARHAN ALFARIZZI

PT Pelabuhan Indonesia Regional I dan ZPMC Shanghai menggunakan metode pembayaran L/C dalam transaksi impor barang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam perjanjian Letter of Credit pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I yang dimana perjanjian ini harus dihormati para pihak. Namun dalam transaksi L/C oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional I mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan tertundanya pencairan L/…

KEWAJIBAN PENYEWA RUMAH KONTRAKAN TERHADAP KERUSAKAN PADA SAAT SEWA RNMENYEW…

Qarina Ulfa

Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Salah satu perjanjian sewa-menyewa di Kecamatan Ulee Kareng adalah perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan, meskipun dalam perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, namun dalam prak…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…

THE INDONESIA EXPORT RESTRICTION ON MEDICAL SUPPLIES DURING COVIED-19 PANDEMIC.

WAHYUNI SAFITRI

Kebutuhan akan perbekalan kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 menuntut sangat tinggi dan ekspor perbekalan kesehatan masih ada sehingga langka sejak tahun 2020. Untuk menangani situasi tersebut, Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Kemendag) No. 23 Tahun 2020 jo. (Permendag) No. 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Peraturan tersebut berlaku …

PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19…

IZA ZAYA

Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban para pihak, bentuk penerapan risiko panjar dan penyelesaian yang dilakukan para pihak yang timbul akibat perjanjian jasa rias pengantin akibat …

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK DEALER SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP INDENTOR DALA…

MUHAMMAD ICHSAN

Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sep…


    SERVICES DESK