Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 07/PDT.G/2016/P…

GRAHANA JUMAWAL

ABSTRAK GRAHANA JUMAWAL, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 07/PDT.G/2016PN.JKT.SEL TENTANG SURAT PERJANJIAN ANTARA PT. TIMAH DAN PT. SOMIT TRAKONAD Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 55) pp, bibl, app (Wardah,S.H.,M.H.,LL.M.) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, men…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI KOT…

Juriadi

Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa ”setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Maka setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian, namun dalam prakteknya masih terjadi perbuatan melawan hukum dalam sewa menyewa ruko oleh pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perjanjian sewa menyewa ruko di Kota M…

THE LEGAL OWNER OF SURATPAD: THE FIRST TRADEMARK REGISTRANT OR THE FIRST DOMA…

Qurratu Aini

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN JILBAB MEREK PALSU BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Chyfa Ramadhilla

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun, dalam kenyataannya penjual yang menjual jilbab Deenay palsu di Banda Aceh tidak memberikan informasi terhadap produk yang dijual, dimana produk yang tidak diberikan informasi yang benar dapat dikatakan sebagai cacat produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen te…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA GAME ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA

FAHRIZA HAFDILLAH

Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas 19 jenis dan salah satunya permainan video. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka permainan video juga mengalami banyak perubahan,salah satu bentuk perubahannya yaitu lahirnya game online. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai hal apa saja yang dikategorikan sebagai game online dan …

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN DARING YANG MENGGUNAKAN MEDIA…

SYAHRUL RODHI

ABSTRAK SYAHRUL RODHI, 2022 wanprestasi berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada resikonya, begitu juga dengan arisan daring di Wilayah Kota Banda Aceh tidak berjalan lancar karena kasus wanprestasidimana para anggota arisan daring tidak ada rasa tanggung jawabyang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk me…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJAN…

FARHAN ALFARIZZI

PT Pelabuhan Indonesia Regional I dan ZPMC Shanghai menggunakan metode pembayaran L/C dalam transaksi impor barang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam perjanjian Letter of Credit pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I yang dimana perjanjian ini harus dihormati para pihak. Namun dalam transaksi L/C oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional I mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan tertundanya pencairan L/…

KEWAJIBAN PENYEWA RUMAH KONTRAKAN TERHADAP KERUSAKAN PADA SAAT SEWA RNMENYEW…

Qarina Ulfa

Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Salah satu perjanjian sewa-menyewa di Kecamatan Ulee Kareng adalah perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan, meskipun dalam perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, namun dalam prak…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…


    SERVICES DESK