Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PELAYANAN KESEHATAN GIGI Y…

CUT SITI ULYANA

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi dimana disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi meliputi membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dalam praktiknya masih ada tuka…

SMART CONTRACT LEGAL PROTECTION ONRNELECTRONIC TRANSACTIONS IN INDONESIA:RNA …

CUT PUTROE SALSABILA

--

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN EKONOMI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Maulida Fitria

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, kemudian pada Ayat (3) disebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Berdasarkan ketentuan Ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan juga menyed…

WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMP…

RADINAL ALAM

ABSTRAK RADINAL ALAM WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN 2022 PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMPAT PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,.tabl.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa" Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untu…

THE PROTECTION OF THE INDONESIAN INDUSTRIES FROM SURGE OF IMPORTED GOODS DURI…

IZZAH MUJAHIDAH

Pasal 2 Agreement on Safeguard memungkinkan negara anggota untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius atau ancaman serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor. Sementara itu, pada masa Pandemi Covid-19, empat sektor industri di Indonesia, yaitu industri karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, industri pakaian dan aksesoris pakaian, industri kertas sigaret, serta industri expansible polystyrene mengalami kerugian serius atau ancaman serius sebagai akibat dari lonjakan im…

THE IMPACT OF EXPORT RESTRICTIONS TOWARD INDONESIAN FOOD SECURITY DURING COVI…

CUT ANNISA RAHMI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MERGER TIGA BANK SYARIAH MENJADI BA…

IMAM AKBAR MAULANA

ABSTRAK IMAM AKBAR MAULANA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MERGER TIGA BANK SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA.” (Suatu Penelitian Pada Kantor PT Bank Syariah Indonesia,Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,70)pp., bibl., (Khairani, S.H.,M.Hum) Dalam Pasal 126 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pada saat perusahaan melakukan merger maka perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu harus dip…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA TANAH MENURUT HUKUM ADATRN (SUATU PENELITIA…

WILDA RAHMI

ABSTRAK WILDA RAHMI (2022) WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GALA TANAH MENURUT HUKUM ADAT (Suatu Penelitian di Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,67) pp.,bibl., (Dr. M. ADLI, S.H., MCL) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan untuk saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam masyarakat Mukim Kuta Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pi…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH

NIA

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan mengikat kedua belah pihak. Disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun di dalam praktiknya masih banyak terjadi wanprestasi khususnya dalam hal pembayaran harga dalam kegiatan Ekspor Ikan Tuna di wilayah Banda Aceh yang dapat merugikan Eksportir itu sendiri. Tujuan…

PENJUALAN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA INFORMASI PRODUK DIKAITKAN DENGAN HAK KO…

FIRZA LUTHFIA RAHMA

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni tidak memasang label yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang. Namun kenyataannya ditemukan masker wajah organik yang tidak mencantumkan informasi secara jelas pada label kem…


    SERVICES DESK