Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WATCH GUARDIAN ON CHILD GUARDIANSHIP IN BAITUL MAL ACEH AND BALAI HARTA PENIN…

Fatya Pramesta Cahyani

-

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…

IMAM FIRDAUS

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,51).,pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK IMAM FIRDAUS, 2023 (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeri…

WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI…

Azmy Sahara Sitorus

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj Tergugat adalah Asben Malau melakukan wanprestasi hutang piutang yang dibuat secara lisan dengan jaminan bilyet giro. Penggugat beberapa kali melakukan somasi, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan tidak melakukan somasi sebagaimana diatur sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 12…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONE…

Frity Saliaty

ABSTRAK FRITY SALIATY (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA PADA APLIKASI TELEGRAM (Suatu Penelitian Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59)pp., tbl., bibl. Khairani S.H., M.Hum Dalam Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC dijelaskan bahwa hak cipta atas karya cipta sinematografi mendapatkan perlindungan dan p…

TANGGUNG JAWAB JASA EKSPEDISI DARAT TERHADAP KERUSAKAN BARANG KIRIMAN MILIK K…

Nurfahlita Dewi Rambe

Perlindungan konsumen merupakan salah satu lembaga perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 193 Ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PELAYANAN KESEHATAN GIGI Y…

CUT SITI ULYANA

Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi dimana disebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi meliputi membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Dalam praktiknya masih ada tuka…

SMART CONTRACT LEGAL PROTECTION ONRNELECTRONIC TRANSACTIONS IN INDONESIA:RNA …

CUT PUTROE SALSABILA

--

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN EKONOMI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Maulida Fitria

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, kemudian pada Ayat (3) disebutkan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Berdasarkan ketentuan Ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi isterinya dan juga menyed…

WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMP…

RADINAL ALAM

ABSTRAK RADINAL ALAM WANPRESTASI KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN 2022 PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN RODA EMPAT PADA PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,77),pp,.tabl.,bibl. Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa" Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untu…

THE PROTECTION OF THE INDONESIAN INDUSTRIES FROM SURGE OF IMPORTED GOODS DURI…

IZZAH MUJAHIDAH

Pasal 2 Agreement on Safeguard memungkinkan negara anggota untuk melindungi industri dalam negerinya dari kerugian serius atau ancaman serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor. Sementara itu, pada masa Pandemi Covid-19, empat sektor industri di Indonesia, yaitu industri karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, industri pakaian dan aksesoris pakaian, industri kertas sigaret, serta industri expansible polystyrene mengalami kerugian serius atau ancaman serius sebagai akibat dari lonjakan im…


    SERVICES DESK