Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA K…

CUT NAISA ZAHARA

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya s…

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN …

NABILA AMANATILLAH

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. …

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI TEP…

MUHAMMAD ROIYAN FADILAH

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Pasal 8 menyebutkan tarif retribusi pelayanan parkir kendaraan roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000 sekali parkir. Namun realitanya, masih terdapat juru parkir yang memungut retribusi pelayanan parkir tidak sesuai peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengawasan dan hambatan Dinas Perhubungan K…

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN

RASYA SUHAILA

ABSTRAK Penyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Di…

MANAJEMEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KANUPATEN ACEH BARAT DALAM MEL…

DY HAKIMIL MAHMUD

ABSTRAK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bertugas membantu Bupati dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan pada wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat wilayah-wilayah yang belum mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan mengalami masalah seperti jalan yang rusak dan jembatan penghubung antar desa yang belum dibangun. Tujuan dari…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR KELOMPOK…

Fiki Festian

Kabupaten Simeulue terdiri dari beberapa kecamatan antara lain yaitu kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teugah, Kecamata Teluk Dalam, Kecamatan Alafan, dan Kecamatan Salang. Namun, Kecamatan Simeulue Timur menjadi titik permasalahan dalam Kabupaten tersebut. Dimana, terjadinya konflik antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan masyarakat nelayan dari luar…

EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKI…

GLADYS NURCINTAMI

Pasal 56 ayat (2) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional bidang pengendalian penduduk, kemudian menyepakati membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam menjalankan agenda pembangunan Nawacita ke Lima “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Didalam program Kampung KB terdapat kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang menjadi wadah pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mempe…

ELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL RNINSPEKTORAT DAERAH DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD BIMA KAHFFI

ABSTRAK Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pasal 4 huruf g, yaitu terwujudnya peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Namun kenyataan di lapangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan internal Inspe…

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 RNTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH O…

ULFA LIDYA

Permasalahan persampahan di Indonesia sangatlah komplek, salah satu wilayah yang mengalaminya adalah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, namun masih terdapat beberapa titik penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Produksi sampah pada kawasan Kabupaten Aceh Besar selalu mengalami peningkatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dalam menangani permasalah…


    SERVICES DESK