Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMPANG BA…

Mirza Sandani

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Pendamping Lokal Desa memiliki pera…

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA R…

LAILATUN RAHMI

Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan pening…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN …

FARAH DIANA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabuten dengan jumlah lahan sawah yang cukup luas. Namun beberapa tahun kebelakangan Kabupaten Aceh Besar mengalami penyempitan lahan pertanian yang di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Secara yuridis pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 tentang fungsi pengawasan, pembinaan…

PERAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DALAMRNPENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KE…

Yuli

ABSTRAK Berdasarkan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen Pada Pasal 1 ayat (2) menjelasakan pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Pasar tradisional berguna bagi masyarakat sebagai tempat mata pe…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROV…

Bela Safira

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini ad…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABU…

RAHMADI

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti…

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PEMIL…

SYAIFUL HABIB

Pemilihan umum merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meski asas tersebut dalam beberapa tahun terakhir dapat berjalan efektif di Indonesia, tetapi pada Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kecurangan tersebut berupa mon…

KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRA…

ARSALNA

Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut didukung dengan surat ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar merupakan langkah tegas dan nyata dari pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik, member…

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA K…

CUT NAISA ZAHARA

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya s…

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN …

NABILA AMANATILLAH

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. …


    SERVICES DESK