Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TERHADAP IMP…

MUHAMMAD FATWA

Roda pemerintahan daerah harus berjalan semakin baik setiap tahunnya. Penggunaan electronic government atau e-government dalam perwujudan pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (Information and Communication Technology) saat kegiatan pemerintahan berlangsung, diupayakan dapat terciptanya pemerintahan yang lebih efektif serta efisien. Tetapi pada realita dilapangan e-government belum berjalan maksimal sebab masih ada beberapa masalah yang muncul seperti website yang tidak berjalan deng…

MENELAAH KESIAPAN PEMERINTAH DALAM MENJADIKAN KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DESTINA…

FURQA NURRAHMAN

Wisata Halal merupakan suatu model wisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam destinasi wisatanya. Wisata Halal termasuk bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Program tersebut didukung dengan disahkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunju…

EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO UIW ACEH

RAIHANA

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sdengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan kurang mampu daya 900 VA. Implementasi kebijakan subsidi listrik diketahui terdapat penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah melalui PT PLN (Persero) kepada masyarakat miskin dan kur…

EFEKTIVITAS KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AC…

ANRI AZISMI

ABSTRAK Berdasarkan qanun nomor 5 tahun 2018 tentang penanaman modal, DPMPTSP Aceh mempunyai tugas umum melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S…

ANALISIS POLICY CAPACITY TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMB…

T. AULIYA RAHMAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam pada setiap Lembaga Keuangan (LK) di Provinsi Aceh. Pada BAB XI Pasal 65 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS menetapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan, artinya masa dispensasi peralihan yang diberikan sampai batas waktu …

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BENER MERIAH

TYAS RAMADHANA

Bupati Bener Meriah melalui Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Meskipun Peraturan Bupati telah dikeluarkan dan implementasinya telah berjalan untuk mengatur peneriman bantuan sosial, faktanya lmasih adal keluargal yangl memenuhi kriterial miskinl namun tidakl mendapatkan bantuanl sosial, melihat…

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM KOTA BANDA ACEH DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRA…

Helmi Haris Munandar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah…

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABIL…

AULIA ANANDA KARTIKA

Abstrak Kota Banda Aceh sebagai daerah yang dinobatkan sebagai Kota inklusif dan Ramah bagi Penyandang Disabilitas berkomitmen untuk membagikan pelayanan yang memuaskan kepada penyandang disabilitas serta membentuk warga perkotaannya menjadi warga perkotaan yang utuh. Namun berdasarkan data yang didapat dari observasi, wawancara dan data yang peneliti ambil dari laman dinas sosial, kesehatan, dan transportasi, dalam hal ini kota Banda Aceh masih jauh dari ramah disabilitas. Tujuan penelitia…

TRANSFORMASI DIGITAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI PARIWISATA DI KABUPATEN ACEH TENGA…

WILDAN ARFIGA

Transformasi digital sudah menjadi suatu kewajiban terhadap perubahan perkembangan zaman yang mempengaruhi seluruh sektor terkhusus pada pariwisata. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah perkembangan pembangunan pariwisata yang sudah selayaknya mengembangkan digital terhadap promosi pariwisata dengan penggunaan E-Government. tetapi sekarang ini, penerapan teknologi terhadap promosi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini memberikan efek yang negatif baik kepada masyarakat maupun wisatawan …

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUAL…

Hilmi Khoiriyah

ABSTRAK Berdasarkan surat edaran PeraturanKementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance…




    SERVICES DESK