Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BANDA ACEH DALAM MENING…

INTAN RIZKIAH

ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas), Pasal 20 “Hak Pelindungan dari Bencana Untuk Penyandang Disabilitas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun di atas pemerintah sudah membentuk tata kerja BPBD, akan tetapi keberadaan Qanun tersebut bagi penyandang disabilitas yang berisiko tinggi bencana…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN AKSES INTERNET

NADA FITRI NAFISAH

ABSTRAK Hadirnya akses internet memudahkan segala urusan tanpa jarak dan batasan. Di era pesatnya digitalisasi akses internet menjadi pilar utama dalam melakukan kegiatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan belum merata akses internet di beberapa desa di Kabupaten Simeulue, sehingga masyarakat kesulitan mengakses internet dengan nyaman bahkan untuk jaringan seluler masih berada di luar jangkauan. Tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pemerin…

SRATEGI PEMERINTAH ACEH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI GERAKAN NA…

SAFINAZ OLVIA

Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2021 lalu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Gerakan ini merupakan wujud pelaksanaan wakaf yang lebih luas, yang dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi dan memberikan pengaruh bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat, tidak lagi hanya terbatas untuk tujuan ibadah. Pemerintah Aceh belum bisa untuk menjalankan wakaf uang ini, mel…

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK OTORITAS PELABUHAN DALAM MENJALANKAN F…

Muhammad Akhiarullah

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelabuhan menjadi hal yang pelru menjadi pehatian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPP penyeberangan Ulee-lheue berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan data lapangan di temukan bahwa di pelabuhan penyeberangan Ulee-lheue menunjukkan banyak hal yang harus dilakukan pembenahan. Dari sini penulis merasa adanya kesenjangan antara kondisi lapangan dan aturan yang menjadi tanggung jawab otoritas. Tujuan penelitian ini ad…

KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP P…

TUANKU M FAUZAN

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat gampong pande di landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan IPAL yang berada di atas cagar budaya dan Ruang…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP ASPEK I…

HAJAR SHARFINA

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untu…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH DALAM PENYE…

NAUFAL IKHSAN SIDDIK SILALAHI

Ombudsman Republik lndonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik yang biasa diselenggarakan oleh negara dan pemerintah. Ombudsman RI perwakilan Aceh dari tahun 2017 sampai 2021 masih belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa pengajuan laporan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan hambatan Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam me…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …


    SERVICES DESK