Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SABANG MELALUI SEKTOR WISATA (…

Angelin Handayani

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kota Sabang sebagai kawasan pariwisata tentu saja memiliki peluang besar untuk berkembang dan mandiri. Salah satu destinasi wisata bahari favorit di Sabang adalah Pantai Iboih. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana optimalisasi PAD yang dilakuk…

FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH TE…

Wahyuni

Keadaan Indonesia yang sangat stabil membentuk tanah jauh lebih subur, maka dari itu cocok untuk ditanami beraneka bentuk tanaman. Salah satu model tanaman yang hidup dengan subur di Indonesia yaitu tanaman kopi, tanaman kopi adalah ragam tumbuhan yang amat banyak dilestarikan di Indonesia. Dataran Tinggi Gayo adalah satu daerah penghasil kopi arabika dan jenis kopi arabika yang dihasilkan kabupaten Aceh Tengah jauh lebih tinggi dibanding robusta. Peningkatan pada jumlah produksi kopi arabika…

ANALISIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM MINYAK D…

NURMALISA H. CHAWARI

ABSTRAK Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Aceh yang berfokus pada persentase tingkat kemiskinan Aceh tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwasanya angka kemiskinan Aceh tergolong tinggi dan tidak stabil atau tetap, dari hasil juga menunjukkan bahwasanya penurunannya sering kali tidak sesuai dengan target, hal tersebut terjadi karena banyaknya hambatan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk melakukan an-alisis lapangan terhadap penanggu…

PERAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENINGKATKAN PUBLIC TRUST

M. NUR AKHYAR

Abstrak Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Jaringan Survei Inisiatif dengan judul Tingkat Kepuasaan Masyarakat Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2019 dapat disimpulkan masyarakat menilai DPRA periode 2014-2019 tidak menjalankan tiga kewajiban utamanya (Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan) dengan semestisnya. Anggota dewan terlihat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan juga agenda partai politiknya. Tujuan Penelitian ini adala…

CAPACITY BUILDING DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN …

Fahira Otrisya

Kinerja DPRA diukur berdasarkan persentase penyelesaian Qanun sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 53% (40 Qanun), dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 56% dari target yang telah ditetapkan 95%. Sehingga penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk melaksanakan capacity building untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga legislatif yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan secara efektif. Tujuan penelitian; 1) Untuk mengetahui, mempelajari, dan mengamati capa…

IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN …

MUAMMAR QADAFI

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan da…

IMPLEMENTASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KOMPLEKS PERKANTORAN COT TRIENG PIDIE…

Cut Sarah Fadilla

Kabupaten Pidie Jaya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan beternak. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat dari ternak, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan ternak dengan adanya Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang tata cara penangkapan hewan ternak yang berkeliaran di kantor pemerintahan, tempat umum, lahan perkebunan/pertanian masyarakat dalam Kabupaten Pidie Jaya. Namun, sam…

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MENANGGULANGI EROSI SUNGAI KL…

AHMALIAN

Proses dan akibat dari bencana alam dapat mengancam keselamatan masyarakat luas, termasuk bencana erosi yang terjadi di Gampong Keude Padang. Dengan demikian proses pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah membentuk BPBD sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk …

EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

MUMTAZMIL

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 3 tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 58 menyatakan setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi, sehingga pegawai kesehatan memiliki wewenang menerapkan kedisi…

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA SITUS BERSEJARAH DI ACEH

DONY IRAWAN SIREGAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa B…


    SERVICES DESK