Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (SUATU PENEL…

FITA RONAYA

ABSTRAK Fita Ronaya, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG L300 (Suatu Penelitian di Koa Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., tabl., bibl. Dr. Teuku Saiful, S. H., M. Hum Pasal 191 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Namun kenyataan di lapangan, beberapa penumpang …

KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMB…

Ivan Sunardy

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, dasar gugatan Penggugat dikarenakan merasa objek jual beli yang dilakukan oleh Terguga…

ASAS ULTRA PETITA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS DASAR PENOLAKAN MUTASI …

SHELLA AGUSTIA PUTRI

Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 13/Pdt.Sus PHI/2021/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja, namun tidak berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf d, e dan f Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana dasar gugatan Penggugat, melainkan berpedoman pada Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majelis Hakim tidak mengindahkan asas Ultra Petita yang digariskan Pasal 178 Ayat (3) HIR dan Pasal 189 Ayat (3) RBg yang menyataka…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MELALUI PERANGKAT ADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN…

Nur Najmi

ABSTRAK Aturan mengenai pembagian harta bersama melalui perangkat adat di Kabupaten Aceh Besar tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Di Kabupaten Aceh Besar, perselisihan pembagian harta bersama dilaksanakan melalui perangkat adat sebagaimana dia…

PENERAPAN ASAS TOLONG MENOLONG DALAM PERJANJIAN GALA TANAH SAWAH PADA MASYAR…

Rahma Muliani

Perjanjian gala (Gadai tradisional) merupakan suatu perjanjian yang objeknya adalah tanah/sawah tertentu. Dalam hal ini, hak untuk menguasai tanah/sawah akan beralih kepada yang menerima gala/gadai. Adapun pengusahaan tanah tersebut tetap berada pada orang yang menggala-kan. Setiap musim panen itu berkewajiban membayar sewa kepada yang menerima gala/gadai. Penerapan asas tolong menolong dalam perjanjian gala tanah sawah tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa kendala dan tantangan, sep…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG…

MISTA ANDRI SAPUTRA

ABSTRAK MISTA ANDRI SAPUTRA, 2023 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400K/PDT/1986 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 54) pp, app, bibl. (Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum) Salah satu persoalan yang muncul dalam ranah hukum keluarga adalah perkawinan beda agama. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak m…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUW…

JAD AL HAQ LUKMAN

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen khususnya pada peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di lingkungan masayarakat harus ditangani lebih serius oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan yang memuat larangan penjualan makanan dan minum…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP KESALAHAN KE…

Royes Ruslan

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP KESALAHAN KETIK PEMBUATAN AKTA OTENTIK Royes Ruslan Darmawan Teuku Saiful ABSTRAK Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris telah berakhir hingga Notaris meninggal dunia. Dalam praktiknya ditemukan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya…

PELAKSANAAN TINGKAT MUTU PELAYANAN (TMP) OLEH PT. PLN (PERSERO) ULP SUBULUSSA…

Maria Ulfa

Undang-undang No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyatakan sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan dengan optimal. Undang-undang No. 27 Tahun 2017 tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan …

ANALISIS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA LHOKSEUMAWE)

MUHAMMAD HABIL MAALIKII

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataanya di kota Lhokseumawe pada saat ini ada 244 istri yang menggugat sulami. Tujuan pelnullisan ini adalah ulntulk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kota Lhokseumawe dan pelrtimbangan hakim dalam memutus perk…


    SERVICES DESK