Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG PERALIHAN HAK KARENA HIB…

Deddy Yusuf

ABSTRAK Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi. Bank dapat menjalankan eksekusi terhadap objek hak tanggungan secara mandiri. Mahkamah Syar’iyah telah membatalkan akta hibah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat hak milik yang sebelumnya digunakan sebagai hak tanggungan. Masalah hukum timbul ketika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang telah dijadikan jaminan di bank, dibatalkan ka…

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF KEPASTIAN H…

Rizki Mardhatillah Mouna

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang berwenang memutuskan pembatalan perkawinan adalah Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cer…

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS …

CUT INDAH ATIKA RANI

ABSTRAK Cut Indah Atika Rani, (2025) PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Bna) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53) pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M., H. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem…

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LE…

Ikram Fajar Maulana

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LELANG KELAS I (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh) Ikram Fajar Maulana, Iman Jauhari, Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului dengan Pengumuman lelang dan dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, sy…

WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA COFF…

Khairul Azmi

Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai berikut, “perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu (si buruh), mengikat dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadipelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. …

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN P…

SYAFIQA AZ-ZAHRA

ABSTRAK SYAFIQA AZ-ZAHRA (2025) ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR.) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53) apl, bibl Dr. Teuku Saiful, S.H, M.Hum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR. Penggugat selaku pembeli kendaraan bermotor merek nissan navara 2018 mengajukan gugatan atas cacat tersembunyi dalam keku…

IMPLEMENTASI UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA (…

Rizqullah Mulya Ramli

Pasal 611a Rv ayat (1) BRv menyebutkan bahwa atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, BRv sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg. namun karena kebutuhan hukum dan keadaan, pen…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA NOMOR 36/PDT.G/2018/PTA…

ANDHIKA RAHMATILLAH

Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd telah sesuai dengan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (SUATU…

Mulia Sari

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan…

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SUAMI DI ACEH

Muhammad Farid

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin …


    SERVICES DESK