Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MIE BASAH YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (SUATU…

Mulia Sari

Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak pelaku usaha yang mengolah pangan berupa mie basah yang mengandung zat berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan…

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SUAMI DI ACEH

Muhammad Farid

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KE…

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN SARWONO

Pasal 1740 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai adalah pihak pertama memberikan suatu barang kepada pihak lainnya dengan cuma-cuma, dengan syarat setelah memakai dan/atau setelah habisnya waktu peminjaman sesuai dengan perjanjian, akan mengembalikan barang pinjaman tersebut. PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Perpustakaan pada Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur tentang hak dan kewajiban peminjam. Peminjam buku diwajibkan untuk menjaga, menyimpan, serta melestar…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENOLAKAN KLAIM GARANSI PRODUK ELEKTRONIK YANG…

ika yustia

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menentukan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Namun dalam prakteknya ditemukan jual beli produk elektronik di Aplikasi Shopee, dimana seller tidak memberikan klaim garansi kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penolakan klaim garansi pr…

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK SETELAH PERCER…

Juliati

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Kewenangan untuk bertindak atas harta bersama diatur pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, namun dalam masyarakat masih terjadi perbuatan-perbuatan hukum menguasai atau menjual secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak terhadap harta bersama tersebut sehingga me…

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (SUATU P…

Farach Puspita Sari

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dimana peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli hanya dapat didaftarkan dengan menggunakan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Peunaron masih melakukan transaksi jual beli tanah tidak dengan akta yang dibuat di…

KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA (SUATU PENELITIAN DI PANTI SOSIA…

Rizkal Akbar

Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tercantum didalam Pasal 298, 321 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan hilang walaupun kondisi ekonomi anak tidaklah baik. Kenyataannya di Panti Sosial Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Kota Banda Aceh ditemukan orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anak dengan tidak pernah dikunjungi, dihubungi, dinafkahi sejak berada di panti tersebut. Tujuan …

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENONTON PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI BANDA ACEH

MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa penonton berhak untuk memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. namun, masih banyak dijumpai pelanggaran atas hak-hak sebagai penonton.. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hak-hak penonton sepak bola saat menonton pertandingan sepak bola di Kota Banda Aceh, penyebab hak-hak penonton sepak bola tidak dapat terpenuh…


    SERVICES DESK