ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SURROGATE MOTHER
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian surrogate mother (ibu pengganti). Kenyataanya hingga saat ini dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai perjanjian surrogate mother, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut.
Tujuan Penulisan skripsi in…
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG PERALIHAN HAK KARENA HIB…
ABSTRAK
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi. Bank dapat menjalankan eksekusi terhadap objek hak tanggungan secara mandiri. Mahkamah Syar’iyah telah membatalkan akta hibah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat hak milik yang sebelumnya digunakan sebagai hak tanggungan. Masalah hukum timbul ketika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yang telah dijadikan jaminan di bank, dibatalkan ka…
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PEMBATALAN NIKAH PERSPEKTIF KEPASTIAN H…
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang berwenang memutuskan pembatalan perkawinan adalah Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hukum bagi hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cer…
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS …
ABSTRAK
Cut Indah Atika Rani,
(2025)
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 53) pp.,bibl.,tabl.,app.
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M., H.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem…
EFEKTIVITAS PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCE…
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengatasi tingginya angka perceraian, diterapkan aturan prinsip mempersulit perceraian yang diatur dalam Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian yang hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dan harus di pengadilan. Selanjutnya, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang hukum …
WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA COFF…
Berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian sebagai
berikut, “perjanjian kerja adalahsuatu perjanjian di mana pihak yang satu (si buruh), mengikat dirinya untuk di
bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadipelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak yang menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja.
…
ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN P…
ABSTRAK
SYAFIQA AZ-ZAHRA
(2025)
ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI
DENGAN CACAT TERSEMBUNYI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR
193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR.) Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,53) apl, bibl
Dr. Teuku Saiful, S.H, M.Hum
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR. Penggugat selaku pembeli kendaraan bermotor
merek nissan navara 2018 mengajukan gugatan atas cacat tersembunyi dalam
keku…
IMPLEMENTASI UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA (…
Pasal 611a Rv ayat (1) BRv menyebutkan bahwa atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan dwangsom, dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar. Suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang, BRv sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah HIR dan RBg. namun karena kebutuhan hukum dan keadaan, pen…
