Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAA…

M. RIFKY ADI PRADANA

ABSTRAK M. Rifky Adi Pradana (2023) PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59) pp.,bibl.,tabl,app Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena se…

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN…

ADILLA SYAKIRA

ABSTRAK ADILLA SYAKIRA 2025 EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK PENCEGAHAN PERCERAIAN BERBASIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70), pp., tabl., bibl., app. (EKA KURNIASARI, S.H., M.H., LL.M) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II /542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama m…

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (SUATU PENELITIAN DI MAHK…

PUTRI ZAHWA

ABSTRAK PUTRI ZAHWA 2025 ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 72), pp., bibl., tabl., app. (Dr. TEUKU SAIFUL, S.H., M.Hum.) Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah terbatas mengenai hal-hal yang b…

PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK LEPAS LIAR (SUATU…

Khairul Fajri

ABSTRAK KHAIRUL FAJRI 2025 PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK LEPAS LIAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp., bibl., (Dr.Teuku Saiful, S.H., M.Hum) Pasal 1368 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pemilik hewan ternak yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerus…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIA…

Khumaira Zahara

Pasal 81 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri, anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam masa Iddah. Dalam kasus cerai talak di Mahkamah Syar’iyah Sigli mengutip dari salah satu amarnya bahwa putusan tersebut memberikan izin kepada pihak suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Sigli, namun dalam putusan a quo tersebut tidak mencantumkan hak-hak istri (termohon) …

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DA…

Taufieq Akbar

PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM JUAL BELI DI KABUPATEN ACEH BESAR Taufieq Akbar, 1 Mahdi Syahbandir, ABSTRAK 2 Teuku Saiful 3 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yaitu Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Namun dalam kenyataannya, ditemukan indikasi penggunaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih renda…

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARâ€â€¦

Mufti Rifky

KAJIAN YURIDIS CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Mufti Rifky  Azhari  Iman Jauhari ABSTRAK Pada dasarnya perkawinan dilakukan sampai meninggalnya salah seorang suami istri, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Hak memutuskan perkawinan bukan hanya ada pada suami, tetapi istri juga memiliki hak tersebut. Adapun salah satu penyebab pengajuan cerai gugat karena suami keca…

PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MELALUI AKTA DI BAWAH TANGAN (SUATU PENELITIAN DI…

CUT RIRIZQA TULMISKA

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak yang melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat…

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PATAH TITI DI KABUPATEN BENER MERIAH

Tadarus

Pasal 185 Ayat (1) Inpress No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun, pada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dalam pembagian harta warisan tidak dikenal penggantian tempat (plaatsvervulling) yang merugikan pihak Ahli Waris dan dianggap tidak adil oleh salah satu pihak atau beberapa pihak Ahli Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan …

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SURROGATE TANDA TANGAN OLEH NOTARIS DALAM AKTA AUTENT…

Balqis Farsuna

Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan dari tanda tangan dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dikenal dengan Surrogate. Salah 1 (satu) peristiwa penggunaan Surrogate dalam akta autentik dapat dilihat dal…


    SERVICES DESK