Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN RNPERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO

MUHAMMAD FARID

ABSTRAK MUHAMMAD FARID, 2022 AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (vi, 58) pp.,bibl. (KADRIAH, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri yang sah serta bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sekalipun demikia…

PERUBAHAN HARGA SEWA SEPIHAK SETELAH PENETAPAN DAN KESEPAKATAN PADA PERJANJIA…

Amalia Hidayati

Perjanjian sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah, yang dikenal dengan akad ijarah, yaitu akad yang digunakan terhadap suatu transaksi yang memberi hak kepemilikan manfaat suatu barang atau jasa kepada seseorang dalam masa waktu tertentu dengan disertai pemberian sejumlah imbalan atau harga yang harus dibayar terhadap objek yang diambil manfaatnya. Penetapan harga terhadap suatu barang atau jasa yang disewakan harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian. Perjan…

NON PERFORMING FINANCING RNAKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADARNBPRS TGK CHIEK DIP…

Anggun Mareta

NON PERFORMING FINANCING AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS TGK CHIEK DIPANTE SIGLI Anggun Mareta* Sanusi** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2007 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum tentang Perjanjian Pembiayaan, bahwa dalam perjanjian pembiayaan perbankan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nom…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH WARISAN AKIBAT PENOLAKAN DARI SEBAGIAN …

RACHMA FITRI RANI

(Pasal 4 angka (3) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, namun terhadap jual beli tanah warisan akibat penolakan dari sebagian ahli waris menempatkan kondisi pembeli di posisi yang dirugikan sehingga perlu adanya perlindungan bagi pembeli…


    SERVICES DESK