Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SENGKETA KEWENANGAN BPK DAN BPKP DALAM MENILAI DAN MENETAPKAN UNSUR KERUGIAN …

Lisma Wati

Dalam hal menilai dan menetapkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, BPK dan BPKP memiliki dasar hukum yang berbeda. BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan bahwa BPK dapat menentukan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan. Sementara itu, BPKP mengacu pada Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BPKP memiliki kewenangan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah. Dalam hal terjadinya sengke…

KONSTRUKSI NORMATIF AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA QANUN ACEH NOM…

Agung Munandar

Pasal 22 Ayat (1) Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pertentangan tersebut dikarenakan pengaturan partai politik nasion…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX DI BANK SY…

LUTHFAN HADI

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana prosedur perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box, menjelaskan bentuk-bentuk klausula eksonorasi dalam perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box serta untuk menjelaskan cara penyelesaian jika terjadi Perselisihan dalam perjanjian Sewa menyewa Safe Deposit Box di BSI Aceh. Hasil penelitian tentang Prosedur Sewa menyewa SDB diawali dengan calon penyewa/nasabah mengajukan permohonan ke Bank BSi, mengisi data dan menandatangani formulir melalui apl…

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAFRN(ANALISIS TERHAD…

Said Munassar

Wakaf sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan tujuan dan fungsi wakaf yang menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terkait dengan itu terdapat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat yaitu tanah hak milik yang diwakafkan oleh Raimah bint…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL…

AMMAR IHSAN

ABSTRAK AMMAR IHSAN, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) CABANG BANDA ACEH PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v 50,) pp.,bibl.,app. ISHAK, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf h ditentukan bahwa konsumen memliki hak untuk mendapatkan kompensasi, gant…

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA PADA MEDIA INSTAGRAM

Ninda Nadilla

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum atas data pribadi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa undang-undang dan dalam prakteknya masih serin…

PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IY…

RIJAL KHATAMI

ABSTRAK RIJAL KHATAMI PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PROSES 2022 MEDIASI PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,61), pp., bibl, app. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar tahapan persidangan di pengadilan. Dilakukan secara damai, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Berdasarkan …

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…


    SERVICES DESK