Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Merdy Saputra

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Merdy Saputra ∗ M. Gaussyah M. Ya'kub Aiyub Kadir ∗∗ ABSTRAK Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menerapkan paradigma pencegaham melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelin…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KUE TRADISIONAL ACEH SECARA SEPIHAK OLEH PEMB…

PUTRI FARAH AZIRNA

Pasal 1646 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ jika pembelian dilakukan dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Namun dalam praktiknya perjanjian jual beli kue tradisional aceh tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli kue tradisional aceh…

NON PERFORMING FINANCING RNAKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADARNBPRS TGK CHIEK DIP…

Anggun Mareta

NON PERFORMING FINANCING AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS TGK CHIEK DIPANTE SIGLI Anggun Mareta* Sanusi** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2007 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum tentang Perjanjian Pembiayaan, bahwa dalam perjanjian pembiayaan perbankan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nom…

DOMINASI HUKUM NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA PEUNULANG DI KABUPA…

Aufa Miranti

Hareuta peunulang adalah pemberian berupa benda tidak bergerak yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Pelaksanaan pemberian hareuta peunulang bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Hareuta peunulang merupakan konsep hukum adat yang masih dianut masyarakat Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Pemberian hareuta peunulang dilaksanakan secara damai dan sesuai ketentuan adat yang berlaku. Realita yang terjadi, ditemukan sengketa mengenai pelaksanaan pemberian hareuta…

WANPRESTASI OLEH PEMAWAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAWAH PADA KOPERASI PROD…

IKHWAN NUR AKHI

Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang bergerak pada upaya pengembangan usaha produktif berdasarkan prinsip mawah (bagi hasil). Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pihak pemawah dengan Koperasi Produsen Beng Mawah Syariah dalam kenyataanya masih terdapat kasus wanprestasi sebagaimana di atur dalam konsep Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan…

PENYELESAIAN SENGKETA HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN RNBAITUS…

GHAZI AHMAD TIJANI

Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hak Langgeh, merupakan hak untuk menyampaikan keberatan/mengajukan protes dari orang-orang yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan terhadap suatu jual beli tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberadaan hak langgeh dalam jual beli tanah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa hak la…

PELAKSANAAN PERJANJIAN MAWAH HEWAN RNTERNAK DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATE…

Maulidin afdhal

Perjanjian merupakan suatu hal yang sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat adat Aceh, perjanjian ini disebut dengan perjanjian mawah. Mawah adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada asas bagi hasil antara pemilik dengan pengelola. Mawah pada umumnya sering di praktekkan dibidang pertanian dan peternakan. Mawah adalah akad yang dilakukan antara pemilik harta dengan …

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIK…

Cut Miftahul Jannah

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cut Miftahul Jannah* M. Adli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Ada beberapa kasus yang terjadi perihal pernikahan melalui media elektronik ini diantaranya yaitu tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta antara Ario Sutarto dan Nurdiani Harahap, kemudian 4 Desember 2006 antara Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati di Amerika Serikat. Namun persoa…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…


    SERVICES DESK