Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PHISING MEL…

Hafiz Azzaki

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses komunikasi, dan membuka peluang terjadinya kejahatan siber, salah satunya tindak pidana phishing. Kejahatan dilakukan melalui aplikasi Package Kit (APK), menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui penyelesaian damai. Di Ind…

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN SISTEM WARIS MASYARAKAT BATAK MANDAILINGRN(SUAT…

Sarah Mailan Siregar

Pembagian waris merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian waris lebih di peruntukan kepada anak laki-laki. Sementara untuk perempuan akan mendapatkan hibah yang sering dikenal dalam hukum adat yaitu berupa pemberian kasih sayang (holong ni ro ha). Selain sistem pembagian warisan yang terdapat dalam kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat juga melakukan pemba…

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG PADA MASYARAKAT…

HABIBAH

Masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues melarang melakukan perkawinan sara urang (satu kampung yang sama) karena menganut sistem perkawinan eksogami (larangan menikah dalam satu kampung). Apabila terjadi pelaku akan diberikan sanksi adat berupa ukum parak. Aturan adat ini didasari oleh ukum edet (hukum adat Gayo), masyarakat yang tinggal di dalam satu kampung dianggap satu keturunan. Namun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan sara urang. Tujuan penuli…

PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS …

CUT INDAH ATIKA RANI

ABSTRAK Cut Indah Atika Rani, (2025) PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Bna) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53) pp.,bibl.,tabl.,app. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M., H. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem…

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK …

Intan Suci

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan berpedoman ketentuan Peratu…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK …

Said Muammar Fithra

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA BANDA ACEH Said Muammar Fithra, Ria Fitri, Iskandar A. Gani ABSTRAK Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya dan menjadi tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Dalam prakteknya, masih terdapat notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti tidak memba…

PERAN PETUGAS KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI PRAKTIK PERNIKAHAN SIRI DI …

NABILA MEUTIA

Pernikahan siri di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatat untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, masyarakat masih menganggap bahwa sahnya pernikaha…

NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN …

Ramadhani Melisa Dewi

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekura…

PENYELESAIAN SENGKETA GALA UMPOH SAWET MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU …

Mona Andriana

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Gampong-Gampong Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013. Namun, implementasi peradilan adat di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur peradilan adat, ketidakjelasan pembagian wewenang, serta keterbatasan kapasitas dalam mengelola sengketa adat, yang memerlukan …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN OR…

M. AFIF AUGIANSYAH

ABSTRAK M AFIF AUGIANSYAH 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH HARIMAU SUMATERA DI DAERAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73), pp., tabl., bibl. (Khairil Akbar, S.HI., M. H.) Harimau sumatera termasuk salah satu satwa liar yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat (2) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber …


    SERVICES DESK