Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUA…

Dinu Rahmatul

ABSTRAK DINU RAHMATUL (2023) KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU PENELITIAN PADA TRAYEK TAPAKTUAN-BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua penumpang …

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE YANG …

Edhi Friadi

Dalam praktik kenotariatan, covernote merupakan suatu keterangan dari notaris yang berupa catatan (akhir) atau penutup dari suatu kejadian/perbuatan/tindakan hukum atau dapat disebut juga sebagai suatu kesimpulan/catatan akhir dari suatu perbuatan hukum/tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan di hadapan notaris. Atas dasar ini, maka setiap perjanjian akad pembiayaan di perbankan tidak terlepas dari peranan notaris sebagai pembuat akta autentik. Walaupun coverno…

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PE…

Ioshah Raseuki Mukhlis

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa yang di dalamnya juga terdapat merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Aturan lainnya merek terkenal terdapat dalam Pasal 6bis Paris Convention dan TRIPs. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dalam bentuk bentuk pemalsuan seperti merek terkenal “NIKE” menjadi merek “NEKI…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUN…

Mirza Dwan Sanova

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Regulasi hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual secara rinci di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi. Kedua atur…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIL…

Julian Triansyah

Penerapan Prinsip kehati-hatian PPAT dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu diharuskan kepada PPAT untuk menerima surat keterangan dari kantor pertanahan yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat, dan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yaitu diharuskan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah kepada ahli waris (ahli waris lebih dari satu) apabila peme…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN (SUAT…

SYUHADA MATIN FAJAR

Dalam dunia bisnis dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan hal ini ditulis dalam UU no 40 tahun 2007 tentang PT demikian pula UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 54/2017 tentang BUMD, namun dalam kedua undang-undang itu tidak diatur dengan tegas tentang kewajiban anak perusahaan dan induk perusahaan. Hal ini menimbullkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak terutama dalam kaitannya dengan anak perusahaannya yang s…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI…

YOHANNA HANIRA

ABSTRAK Yohanna Hanira, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Balai Besar POM Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Pada era globalisasi saat ini fenomena yang terjadi yaitu masalah peredaran dan penggunaan masker wajah organik tanpa izin edar BPOM. Masker yang dijual tidak disertai informasi yang jelas, bertentangan dengan Pasal 4 hu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE B…

HADYAN SEPNIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE BANDA ACEH-SABANG “Hadyan Sepnika” “Teuku Ahmad Yani” “Mujibussalim” ABSTRAK Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menetapkan bahwa, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kenyataannya, alat-alat keselamatan pelayaran seperti sekoci, baju pelampung, rakit penolong, radio…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RA…

M. HAIKAL

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diketahui bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat antara lain melalui Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Dalam perjanjian kredit mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi kreditnya. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Nasabah yang telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pem…


    SERVICES DESK