Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN

Muhammad Al-Asfaraini

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN Muhammad Al-asfaraini 1 Teuku Ahmad yani 1 Teuku Abdurrahman 2 ABSTRAK Aturan tanggungjawab notaris terhadap akta fidusia yang dibuatnya tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta fidusia oleh notaris di depan penghadap sebelum akt…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG BER…

Dian Andahani

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan …

PENGATURAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DALAM SISTEM …

Siti Rahmah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pengaturan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa masyarakat masih melakukan praktik jual beli tanah di bawah tangan yang kurang mendapatkan jaminan kepastian hukum. Pertanyaan lain yang sering muncul, jika akta PPAT diakui sebag…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH)

BEDDRISA DHALILLA LARASATI

ABSTRAK BEDDRISA D LARASATI, 2023 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67), pp., bibl. DR. DARMAWAN, S.H., M.HUM. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 1 angka 1 telah ditetapkan bahwasanya gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.00…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Muhammad Zaki

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM oleh Muhammad Zaki Saidin** Azhari Yahya*** T. Ahmad Yani**** ABSTRAK Pengaturan hukum saat ini dirasakan belum mengakomodir pelindungan hukum terhadap Notaris. Hanya sebatas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, p…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

WANPRESTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI ANTARA UPTD…

M. FARHANSYAH

ABSTRAK M. Farhansyah, 2023 Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum., Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak Kerja Konstruksi antara UPTD Pengelola Irigasi Wilayah III Dinas Pengairan Aceh dengan CV. Atik Konstruksi mengenai masa kontrak, pekerjaan pembangunan irigasi diharapkan dapat diselesaikan selama 140 (seratus empat pu…

PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI OLEH KREATOR TIKTOK

Rivaldo Fakhri M

Tujuan daripada penelitian ini sebagai pengetahuan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi pada pemakaian aplikasi Tiktok, upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif serta memakai pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penyebaran film yang dilakukan…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) PADA PDAM…

Zaituni Rahmah

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) menjelaskan bahwa Setiap perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan wilayah Kabupaten Aceh Besar wajib sebagai pelaksanaan TJSLP yang berstatus badan hukum yang dimaksud tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah. Namun dalam kenyataan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PDAM…

ANALISIS TERHADAP DITOLAKNYA GUGATAN PENGGUGAT REKOVENSI DALAM KAITANNYA DENG…

Julianda

Penciptaan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berasaskan keadilan, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Namun hal tersebut masih saja belum terlaksana, sehingga masyarakat belum puas terhadap penegakkan hukum. Seperti dalam kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen d…


    SERVICES DESK