Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN PEMBERHENTIAN …

M.OSCAR LUTHFAN Y

ABSTRAK Muhammad Oscar Luthfan Y, 2023 Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H Menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat…

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP DANA…

Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab

Pasal 108 huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berkewajiban untuk “menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Kemudian, Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor…

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON PURCHASE INTENTION WITH ELECTRONIC…

Tjoet Alya Bararah

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pemasaran media sosial terhadap niat pembelian dengan electronic word ofmouth (e-wom), kepercayaan, dan citra merek sebagai variabel mediasi merek Ija Kroeng di Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang terlibat. Hasil penelitian menemukan bahwa ele…

PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KEAD…

Lucky Arie Syahrizal

PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI PADA DPRK ACEH BESAR PERIODE 2019-2024) Lucky Arie Syahrizal. * Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** 1 Dr. M. Nur, S.H., M.H. *** ABSTRAK Konstitusi Indonesia mengakui adanya partisipasi politik berbasis kesamaan (equality) sebagai realisasi dari kesetaraan politik (political equality). Pengakuan adanya kesamaan patisipasi politik tersebut juga …

PEMBERLAKUAN ASAS PENUNDUKAN DIRI SECARA SUKARELA BAGI NON MUSLIM YANG MELAKU…

JUMMAIDI SAPUTRA

Keberadaan asas penundukan diri secara sukarela dalam Pasal 5 huruf b Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi perdebatan. Dengan adanya asas tersebut akan membuka peluang untuk non muslim dihukum dengan Qanun Jinayat. Dalam perdebatan lain bahwa adanya asas tersebut akan berdampak kepada adanya pilihan hukum yang membuat ketidakadilan. Dalam konsep hukum pidana terkait asas territorial bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah tempat berlakunya hukum pidana maka tunduk pad…

KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENGADILI PELANGGARAN KODE ETIK …

Muna Rizki

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENGADILI PELANGGARAN KODE ETIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU Muna Rizki Husni Muhammad Saleh ABSTRAK Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap putusan tersebut, Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu menindak lanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha N…

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI K-POP MERCH MELALUI MEDIA TWITTER

Raudya Tuzzahra

Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa para pihak dalam melaksanakan transaksi elektronik wajib beritikad baik selama transaksi berlangsung, namun pada realitanya banyak pelaku usaha atau pembeli dalam menyelenggarakan transaksi elektronik tidak beritikad baik dengan melanggar perjanjian jual beli k-pop merch yang telah disepakati, sehingga terjadinya wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan perja…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERLINDUNGAN KEBAKARAN HUTAN …

Nabilla Agustina

Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 memberikan amanah kepada Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pengendalian kebakaran hutan dan bertanggung jawab terhadap karhutla diwilayah administrasi wilayah kabupaten tersebut. Melihat data bahwa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pidie sejak tahun 2019 s/d 2023 dalam hal perlindungan kebakaran hutan di Kecamatan Batee dan Padang Tiji belum maksimal. Walaupun secara normatif tanggung jawab pemerint…

PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPAT…

Denny Chandra

PELAKSANAAN KETENTUAN BESARAN UANG JASA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BENER MERIAH Denny Sanusi Dahlan ABSTRAK Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa pejabat pembuat akta tanah dengan jelas menyatakan bahwa Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yan…

PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN P…

Razaqi Royadi

ABSTRAK RAZAQI ROYADI; (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN PIHAK RUMAH SAKIT (Suatu Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,72) pp, bibl, tabl,app. (Ishak, S. H., M. H) Persetujuan atau informed consent menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medis termasuk dalam tindakan operasi bedah seba…


    SERVICES DESK