Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PENUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI RN(SUATU…

NAZIRAFIKA

Peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Namun dalam Pasal 4 Perpres No. 82 Tahun 2018 disebutkan bahwa peserta mandiri merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah yang termasuk dalam Peserta Bukan PBI. Peserta mandiri tersebut terikat hubungan kontraktual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu kewajib…

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN BUKAN MILIK DEBIT…

NABILA RAHMADANI DAULAY

Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur bahwa sebelum pemberian pembiayaan maka bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh hal tersebut bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap jaminan sebagai unsur penting agar mendapatkan jaminan yang aman dan mudah untuk dicairkan, akan tetapi pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat debitur yang mengalami pembi…

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 20…

GEBIKA RASEUKI

Dalam perjanjian pembiayaan akad murabahah yang disepakati antara nasabah dengan PT. LKMS Mahirah Muamalah telah ditetapkan jangka waktu, jumlah angsuran, serta margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak seperti layaknya, namun pada masa pandemi Covid-19 timbul hambatan yang menyebabkan banyaknya pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai upaya perbaikan untuk membantu n…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DI KOTA LANGSA

ATIFA UMMIKALSUM

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu perjanjian yang dilakukan di Kota Langsa oleh masyarakat adalah perjanjian arisan yang dilakukan secara online. Dalam pelaksanaanya masih banyak para pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban sehingga terjadi wanprest…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMERA RN(SUATU PENELITIAN DI KECAM…

SADRINA NABILAH

Berdasarkan Pasal 1560 KUHPerdata kewajiban bagi pihak Penyewa dalam sewa-menyewa adalah memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Perjanjian yang sering dilakukan di Kecamatan Seruway adalah perjanjian sewa-menyewa kamera, meskipun dalam …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELITIAN DI DIREKTOR…

FEDITIA RAMADHAN

Abstrak – Di dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, dan di ayat (2) juga diterangkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera as…


    SERVICES DESK