Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN P…

Razaqi Royadi

ABSTRAK RAZAQI ROYADI; (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DAN PIHAK RUMAH SAKIT (Suatu Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,72) pp, bibl, tabl,app. (Ishak, S. H., M. H) Persetujuan atau informed consent menjadi salah satu dasar pertimbangan dokter dalam mengambil tindakan medis termasuk dalam tindakan operasi bedah seba…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA …

SUCI VATARA

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membaha…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU TEKS PADA DINAS PERPUSTAKAAN …

MUHAMMAD FURQAN

Berdasarkan Pasal 1740 KUHPerdata Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma- cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan tetapi pada kenyataanya terdapat banyak kasus wanprestasi pinjam pakai buku teks yang dilakukan oleh anggota Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Pada tahun …

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNT…

Afdhalul Hadi

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Inpres ini menugaskan perusahaan perbankan untuk melaksankan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Syariah Indonesia melaksanakan amanat dari Inpres tersebut dengan menyalurkan dana KUR kepada para nasabahnya, namun dalam pelaksanannya terjadi pembiayaan bermasalah yang membuat KUR tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan dari peneli…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA D…

Musanna Maulidiana

ABSTRAK Musanna Maulidiana, (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENERIMA PRODUK BERBEDA DENGAN YANG DIDESKRIPSIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62) pp, bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari S.H., M.H. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyat…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK ROTI YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KA…

MUHAMMAD CHIESA HANDAYA

Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Kemasan produk makanan olahan juga wajib mencantumkan informasi mengenai nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, waktu kedaluwarsa, dan halal. Namun, keny…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN PADA…

EZA RIDWAN FIRMANSYAH

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya …

TINDAK PIDANA MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK DIPASARKAN (SUA…

RIZKI AMRIZAL

Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur ancaman hukuman yang berat namun dalam kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi termasuk di wilayah hukum Penga…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN JASA PENERBANGAN (SUATU PE…

Teuku Maulana

Salah satu hak konsumen sebagai mana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah hak atas kenyamanan. Untuk memberikan hak atas kenyamanan bagi konsumen disabilitas dalam pengunaan jasa penerbangan, Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan), mewajibkan pihak pengelola bandar udara dan penyedia jasa penerbangan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan khusus kepada penyandang disabilitas. Fakta di lap…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KE…

Sarah Athari Meuraxa

Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Berdasarkan aturan tersebut mengharuskan pengelola parkir untuk mengembalikan kendaraan tersebut sesuai dengan keadaan awal. Sehingga hilang dan rusaknya barang atau kendaraan pemilik sebagai konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Namun dalam pelaksanaannya, pengelola parkir serin…


    SERVICES DESK