PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS FASILITAS SISTEM PANGGIL PERAWAT (NUR…
Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, Lampiran BAB II Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 mengatur fasilitas keselamatan pasien yang harus tersedia, termasuk sistem panggil perawat (nurse call system/NCS). Dengan demikian, penyediaan NCS merupakan bagian dari kewajiban hukum rumah sakit. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRODUK MAKANAN ATAU MINUMAN YA…
Pasal 4 hurfuf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 7 huruf g mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun pada realitanya, Produk makanan/minuman yang dijual melalui layanan Grabfood di Banda Aceh …
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG MELALUI PENGADILAN NE…
Perjanjian utang piutang menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang menentukan kreditur menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada debitur dengan syarat bahwa debitur akan mengembalikan barang sejenis kepada kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam praktiknya seringkali terjadi wanprestasi oleh debitur. Wanprestasi terjadi ketika tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Kreditur yang dirugikan akan menga…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS (PENELITIAN DI KECAMATAN …
Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian, berlaku sebagai undang-undang dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa “sewa menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga.”Dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, ada penyewa yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepa…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK YANG DIPA…
Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Namun dalam prakteknya masih ada pelaku usaha yang menjual produknya tidak sesuai dengan deskripsi produk, mereka menjual produk sepatu palsu yang dapat merugikan konsumen baik dari se…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN…
PT PLN UP3 Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum menjamin
kontinuitas pasokan listrik berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Konsumen berhak
mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang
baik. Dilapangan masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat dan pelaku
usaha, menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum
konsumen.
Penulisan Skripsi ini bertujuan untu…
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
ABSTRAK
WIDYA RAIHAN ZAHRA,
2025
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v,70), pp., tabl., bibl., app.
Susiana, S.H., M.H.
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…
-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…
ABSTRAK
Nuril Hawa,
2025
PERLINDUNGAN HAK CIPTA
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
OLEH PEMERINTAHAN KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 51), pp, bibl.
Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M.
Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).
Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 202…
PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK LEPAS LIAR (SUATU…
ABSTRAK
KHAIRUL FAJRI
2025
PERLINDUNGAN BAGI PETANI ATAS
KERUGIAN AKIBAT HEWAN TERNAK
LEPAS LIAR (Suatu Penelitian di Wilayah
Kecamatan Kluet utara kabupaten Aceh Selatan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp., bibl.,
(Dr.Teuku Saiful, S.H., M.Hum)
Pasal 1368 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pemilik hewan ternak
yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus
bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerus…
