Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 460K/AG/2019 TENTANG GUGATAN PEMBA…

Zean Via Aulia Hakim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/AG/2019 adalah putusan yang memutus perkara gugatan pembatalan wakaf antara Penggugat yaitu H. Kartanegara Bin Haji Mappirapi dan H. M. Sukran Amien, S.H) dengan tergugat (Yunus Karim, S. Ag., Dandi, Forum Nazhir Wakaf Tanah Grogot, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur serta turut tergugat Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Paser dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser). Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Agama Ta…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA AKAD PERBANKAN SYARIAH YANG MENCANTUMKAN LAFAD…

Suvia Husnalita

Dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas produk serta lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Demikian juga dengan Notaris yang mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta perbankan syariah dengan berpedoman pada Pasal 38 UUJN. Penambahan Basmallah yang dicantumkan notaris tersebut berdasarkan permintaan sebagian besar perbankan seperti Bank Syariah Indonesia, bank BTN Syariah dan lain-lain. Namun disebagian perbankan lainnya seperti ba…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL

Yahya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG OBJEK TANAHNYA DIKUASAI OLEH PENJUAL Yahya  Iman Jauhari  Suhaimi  ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 PP No. “37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketi…

PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS…

Zulyani Mahmud

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupaka…

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN…

NAZIRA MAULANDA

ABSTRAK NAZIRA MAULANDA, 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58)., pp., bibl.,tabl., Mahfud,S.H.,LL.M. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG MENGUASAI TANAH TANPA SERTIFIK…

Muhammad Antoni

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan harus berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas kemanusiaan, asas keadilan, asas keikutsertaan, dan asas kesepakatan. Namun pada prakteknya yang terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh penerapan asas-asas tersebut masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahui hingga saat ini belum adanya kesepakatan deng…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 …

Filman Ramadhan

PENGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Filman Ramadhan* Rizanizarli** Suhaimi*** ABSTRAK Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya setelah mendapatkan sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan. Pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan rasa perlindungan terhadap masyarakat. Pemberatan pidana bagi pengulangan tindak pidana menjadi saran…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP

Muhammad Alfatahri

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP MUHAMMAD ALFATAHRI* AZHARI** MUAZZIN*** ABSTRAK Pembuatan akta Autentik itu dilakukan oleh notaris salah satunya, sesuai dengan undang-undang jabatan notaris yaitu undang-undang nomor (UU No.) 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris yang kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN. Keteledoran not…

ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID…

RINI MIHARTIKA

ANALISIS PEMBARENGAN PERBUATAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA. Rini Mihartika Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr.Suhaimi, S.H., M.Hum.*** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Namun d…


    SERVICES DESK