Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MILITER PRA…

Zulkarnain

Dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara Prajurit TNI, acara pembuktian menjadi salah satu fase penting yang wajib dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Namun demikian, ditemukan hambatan khususnya saat mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan Perbankan karena Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melimitasi apa-apa saja lembaga penegak hukum yang diberikan izin untuk meminta alat bukti dari bank. Tulisan ini mencoba membahas permasalahan tentang kedudukan penyidik P…

STATUS KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH RNDI BIDANG PERTANAHAN PASKA PERATURAN PRES…

Jamaluddin

Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 untuk melaksanakan amanat dari Pasal 253 UU Pemerintahan Aceh Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam struktur Or…

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI A…

Nurul Latifah

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melaku…

WANPRESTASI KESEPAKATAN PENGEMBALIAN BATAS TANAH ANTARA PIHAK PTPN-I KEBUN TU…

Willy Arnanda

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, sebagaimana perjanjian yang terjadi dalam pengembalian batas tanah yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata antara PTPN-I Kebun Tualang Sawit dengan Kelompok Masyarakat Tani Bina Bersama. Dalam perjanjian tersebut pihak PTPN-I Kebun Tualang Sawit melalaikan isi dari perjanjian yang telah disepakati…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA …

Muhammad Al Fadhil

ABSTRAK Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Para Ahli Waris Muhammad Al Fadhil* Suhaimi** Ika Susilawati*** Peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa ahli waris berkewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan. Wajib diserahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian oran…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN KADALUW…

JAD AL HAQ LUKMAN

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen khususnya pada peredaran produk makanan kedaluwarsa yang beredar di lingkungan masayarakat harus ditangani lebih serius oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan yang memuat larangan penjualan makanan dan minum…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERALIHAN TANAH ULAYAT NAGARI KAPA KABUPATEN PA…

Firly Anggraeni Rananto

Peralihan Tanah Ulayat Nagari di Nagari Kapa oleh Pucuk Adat Nagari Kapa tanpa melibatkan seluruh para Ninik Mamak dan Masyarakat Adat sehingga dianggap telah menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, juga menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dan dibuat dalam …

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA …

Arju Amalul Alfi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara mengalihkan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di daerah sebelumnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Permasalahan penilitian meliputi persoalan pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untu…

REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM OTONOMI DAERA…

Dede Suhendra

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen, secara eksplisit menegaskan tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsekwensi dari hal tersebut, mengharuskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan asas otonomi, daerah bisa mengatur dan mengurus sendiri, termasuk kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena antara lain; pertama, kewenangan daerah tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Pen…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK