Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…

Dian Ayunda

Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…

IZIN POLIGAMI DALAM PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (STUDI KASUS PE…

RAZIATUL MUNA

ABSTRAK Raziatul Muna 2024 IZIN POLIGAMI DALAM PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (STUDI KASUS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR 272/PDT.G/2023/MS.BNA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57) pp., bibl., app Syamsul Bahri, S.HI., M.A Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ada tiga syarat suami dapat berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyak…

PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN…

Rauzatul Jannah

ABSTRAK Rauzatul Jannah 2024 PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN SESAMA JENIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 21/PDT.G/2023/PN.BNA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52)pp., bibl., app Dr. Teuku Saiful, S.H., M.HUM Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, kemudian dipertegas oleh Pasal 19 PP No. 9/1975 yang me…

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA …

ZAHARA MALDINA

ABSTRAK 2023 ZAHARA MALDINA, 2023 PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG SUKAJAYA KECAMATAN MUARA TIGA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp, tabl, bibl. Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kab…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK INTER…

Jasmine

Pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional difasilitasi oleh teknologi, khususnya melalui e-commerce. E-commerce mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembelian barang, Pasal 9 UU ITE mengatur mengenai “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarka…

PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

JOELMAN SUBAIDI

ABSTRAK Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari t…

PENCEGAHAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (STUDI PUTU…

Kamaluddamairi Usman

ABSTRAK Kamaluddamairi Usman Suhaimi Ya’kub Aiyub Kadir Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang namun dalam kasus Putusan Mahkamah AgungNomor 1343 K/Pdt/2021 terdapat peromohonan yang ditolak dan diajukan gugatan ke Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekun…

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA D…

M. Rabiel Bahana

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DI KOTA BANDA ACEH M. Rabiel Bahana , Suhaimi , Darmawan ABSTRAK Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pelapor dimaksud menurut Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PE…

Ziaul Varizta

Sumber perjanjian yaitu Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”, kemudian Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. permasalahan hukum yang sering terjadi a…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TA…

Sarah Nazalia

Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengk…


    SERVICES DESK