Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA …

ZAHARA MALDINA

ABSTRAK 2023 ZAHARA MALDINA, 2023 PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE DALAM PENGAWASAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GAMPONG SUKAJAYA KECAMATAN MUARA TIGA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,63) pp, tabl, bibl. Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum. Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kab…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK INTER…

Jasmine

Pesatnya pertumbuhan perdagangan internasional difasilitasi oleh teknologi, khususnya melalui e-commerce. E-commerce mempunyai potensi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembelian barang, Pasal 9 UU ITE mengatur mengenai “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarka…

PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN BARANG SITAAN DALAM PERKARA PIDANA

JOELMAN SUBAIDI

ABSTRAK Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari t…

PENCEGAHAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN (STUDI PUTU…

Kamaluddamairi Usman

ABSTRAK Kamaluddamairi Usman Suhaimi Ya’kub Aiyub Kadir Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan jangka waktu Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang namun dalam kasus Putusan Mahkamah AgungNomor 1343 K/Pdt/2021 terdapat peromohonan yang ditolak dan diajukan gugatan ke Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekun…

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA D…

M. Rabiel Bahana

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DI KOTA BANDA ACEH M. Rabiel Bahana , Suhaimi , Darmawan ABSTRAK Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pelapor dimaksud menurut Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PE…

Ziaul Varizta

Sumber perjanjian yaitu Pasal 1233 KUHPerdata yang menyebutkan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”, kemudian Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. permasalahan hukum yang sering terjadi a…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TA…

Sarah Nazalia

Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengk…

KEDUDUKAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MILITER PRA…

Zulkarnain

Dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara Prajurit TNI, acara pembuktian menjadi salah satu fase penting yang wajib dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Namun demikian, ditemukan hambatan khususnya saat mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan Perbankan karena Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melimitasi apa-apa saja lembaga penegak hukum yang diberikan izin untuk meminta alat bukti dari bank. Tulisan ini mencoba membahas permasalahan tentang kedudukan penyidik P…

STATUS KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH RNDI BIDANG PERTANAHAN PASKA PERATURAN PRES…

Jamaluddin

Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 untuk melaksanakan amanat dari Pasal 253 UU Pemerintahan Aceh Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh menambahkan Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Aceh (SPKA) ke dalam struktur Or…

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PIDANA PEMECATAN PADA PRAJURIT TNI A…

Nurul Latifah

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melaku…


    SERVICES DESK