Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI BANK DALAM MERGER PT. BANK BRI SYARIAH ME…

BARIQ FAJAR MUSAID

Menurut, Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimana dijelaskan mengenai penggabungan yang bersifat protektif ,bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini pihak pemegang saham, nasabah dan karyawan. Namun pada kenyataanya pihak bank tidak memperhatikan kepentingan atas karyawannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pegawai pada Bank BRI Syariah yang selanjutnya dimerger menjad…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN …

FAHMIL ALFIAN RIZKIA AFSA

ABSTRAK FAHMIL ALFIAN RIZKIA : PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID – 19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 68), pp, bibl, app Dr.Syarifuddin,S.H., M.Hum. Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, demikian pula tugas pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terutama melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Banda Aceh pad…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)

Safriadi

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) Safriadi Suhaimi  Azhari ABSTRAK Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Kepala Desa berwenang membuat Sporadik atas tanah jika tanah yang dimaksud benar kepemilikan atas haknya. Namun Kepala Desa tidak dipertanggungjwabkan secara hukum atas Sporadik yang dikeluarkan secara tumpang tindih sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah …

IZIN PENGOPERASIAN KAPAL NELAYAN DI BANDA ACEH

Nurhafni Bt M. Nur

ABSTRAK NURHAFNI BT M.NUR IZIN PENGOPERASIAN KAPAL NELAYAN DI BANDA ACEH 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68), pp., bibl.,app. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Perikanan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 26 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mente…

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…


    SERVICES DESK